Ketok Palu! Sudah Ditandatangani Presiden Joko Widodo, 10 Lembaga Nonstruktural Ini Dibubarkan, Apa Saja?

GridHot.ID - Sudah sah, Presiden Joko Widodo membubarkan 10 lembaga nonstruktural.

Perlu diketahui, keputusan ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020.

Diberitakan Kompas.com, Perpres tersebut diteken Jokowi pada 26 November 2020 dan diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.

Baca Juga: Ketua FPI Galang Medan Tak Ditahan, Welly Putra Hanya Dikenakan Wajib Lapor, Ini Motifnya Pajang Foto Presiden Jokowi Digendong Megawati

Berdasarkan pertimbangan dalam perpres, pembubaran 10 lembaga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

"Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan serta untuk mencapai rencana strategis pembangunan nasional perlu membubarkan 10 lembaga nonstruktural," dikutip dari Perpres Nomor 112 Tahun 2020, Minggu (29/11/2020).

Selanjutnya, pelaksanaan tugas dan fungsi dari sepuluh lembaga dialihkan ke kementerian/lembaga terkait.

Baca Juga: Unggah Foto Megawati Gendong Presiden Jokowi di Facebook, Ketua FPI Galang Medan Diciduk Polisi, Ini Detik-detik Penangkapannya

Pengalihan juga dilakukan terkait pendanaan, pegawai, aset dan arsip 10 lembaga.

Pengalihan tersebut dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau kementerian/lembaga terkait.

Proses pengalihan ini diselesaikan paling lama 1 tahun sejak Perpes Nomor 112 Tahun 2020 ditetapkan.