Sebut Aksi Walk Out 50 Anggota DPRD DKI Bak Gali Kubur Sendiri, Pengamat Politik: Masyarakat Akan Menilai Mana yang Berjuang untuk Rakyat, Mana yang Khianati Amanat

Abdillah menegaskan bahwa sikap PSI yang buka-bukaan soal anggaran fantastis untuk gaji dan tunjangan anggota DPRD dalam RKT 2021 adalah sikap yang benar.

Seluruh anggota DPRD DKI Jakarta selain Fraksi PSI meninggalkan ruang rapat paripurna (walk out) Senin (14/12/2020) siang.

Baca Juga: 6 Alasan Mengapa Gaji dan Tunjungan Anggota DPRD DKI Jakarta Tidak Perlu Dinaikkan

Aksi tersebut dilakukan saat Fraksi PSI akan membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Aksi ini diawali oleh pernyataan kekecewaan yang disampaikan anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Jamaludin.

Ia mempertanyakan apakah pandangan umum fraksi yang akan disampaikan merupakan pernyataan dari DPW PSI Jakarta atau Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Sebab sebelumnya, Fraksi PSI menyetujui rancangan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI yang memuat kenaikan gaji dan tunjangan.

Namun, hal tersebut lalu dibantah oleh DPW PSI. Oleh karenanya, apabila pandangan umum tersebut tidak disetujui oleh DPW PSI, maka Jamaludin tidak bersedia mendengarkan pandangan umum yang akan dibacakan.

"Tidak terjadi apa yang sudah disepakati (RKT), tidak diakui oleh partainya. Kalau memang tidak (diakui), saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya akan keluar," kata Jamaludin di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin siang.

Baca Juga: Dikenal Supel, Anggota Termuda DPRD Palembang Ini Terciduk Polisi, Sang Oknum Dewan Sudah Jadi Bandar Sebelum Emban Amanah

Pernyataan itu disambut oleh tepuk tangan dari anggota DPRD DKI Jakarta lainnya yang turut menghadiri rapat paripurna.

Setelah menyampaikan pernyataannya, Jamaludin meninggalkan ruang rapat diikuti oleh anggota DPRD DKI yang lainnya, kecuali anggota Fraksi PSI.