Vaksin Sinovac Disebut Barang Rongsokan China, Bio Farma Akhirnya Buka Suara, Ribka Tjiptaning Kini Terancam Dipolisikan KKI

Gridhot.ID -Penolakan vaksinasi Covid-19 oleh anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menjadi sorotan publik.

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin punmerespons pernyataan Ribka yang menolak divaksin Covid-19.

PolitikusPDIP itu menegaskan bahwa seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih ini mendukung program vaksinasi yang dilakukan pemerintah.

"Mengikuti pendapat publik dan banyak kader PDI Perjuangan di daerah yang mempertanyakan pernyataan saudari Ribka Tjiptaning, saya pribadi ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama baik DPP PDI Perjuangan, pimpinan Fraksi dan ibu Puan Maharani langsung menyampaikan perlunya seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan mendukung dan membantu mensukseskan program vaksinasi yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Dan seluruh anggota fraksi samina watona, sepakat atas arahan tersebut," kata Hasanuddin saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (15/1/2021).

Ia juga menilai pernyataan yang disampaikan Ribka yang juga anggota dewan itu adalah pendapat pribadi, bukan sikap atau pendapat partai.

Secara pribadi, Hasanuddin mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat mengikuti program ini sebaik-baiknya.

Iajuga meminta masyarakat untuk taat mengikuti seluruh petunjuk dan arahan para petugas yang tengah berjuang agar pandemi covid segera berlalu.

"Para petugas di daerah sedang berusaha dengan sungguh sungguh agar program vaksinasi ini berhasil. Keberhasilan mereka adalah keselamatan bagi kita semua. Semoga pandemi covid 19 ini segera berlalu," pungkasnya.

Terancam Dipolisikan

Sebuah komunitas bernama Komunitas Kritis Indonesia (KKI) berencana melaporkan Ribka ke pihak kepolisian.

Ketua KKI Oscar Dani Susanto dalam kanal YouTube KKI mengungkapkan alasan pihaknya melaporkan Ribka.

"Kami akan melaporkan saudari Ribka Tjiptaning atas perbuatan tidak baik," ungkapnya dari video yang dilihat Wartakotalive.com, Jumat (15/1/2021).

Oscar menilai, saat menolak vaksinasi Covid-19, hal itu sama saja melecehkan kepala negara.

"Pertama kita menganggap dia melecehkan kepala negara, melecehkan panglima TNI, melecehkan TNI, kenapa? dia menolak divaksin alasannya vaksin belum lolos uji klinis ketiga Biofarma. Terus dia bilang banyak korban. Nah, ini kami anggap adalah penghinaan kepada kepala negara dan kepala instansi-instansi lain karena mereka telah menerima vaksinasi," terang Oscar.

Selain itu, Ribka dianggap telah membuat kegaduhan lantaran memberikan contoh tidak baik dengan memilih membayar denda ketimbang menjalani vaksinasi.

"Terus dia sudah membuat kegaduhan, mengajak masyarakat untuk menolak keputusan pemerintah untuk vaksinasi yang tujuannya membuat Indonesia normal kembali dengan vaksinasi covid tersebut."

"Dia memprovokasi dengan mengajak membayar denda. Dia nggak mikir, dia punya uang. Nah rakyat kan tidak punya uang. Kalau rakyat tidak punya uang, terus ditagih denda, kan rusuh. Makanya kami akan melaporkan dia ke Polda Metro Jaya," tandasnya.

Politisi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning menolak untuk divaksin

Sebelumnya, Ribka menolak divaksin ketika rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).

Menurut Ribka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.

"Sinovac itu istilahnya apa ya, barang rongsokanlah di sana itu. China sendiri sudah jarang pakai Sinovac sebenarnya," ujar Ribka dikutip dari Kontan.co.id.

"Jadi, jangan main-main vaksin ini, saya yang pertama bilang saya yang pertama menolak vaksin. Kalau dipaksa pelanggaran HAM tidak boleh memaksa begitu," imbuhnya.

Ribka bahkan mengaku rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin.Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak). Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka.

"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya.

Iajuga mempertanyakan rencana vaksinasi gratis oleh pemerintah yang dinilainya tidak jelas. Sebab, dari keempat vaksin semuanya ada harganya.

"Harganya kan macam-macam. Buat orang miskin pasti dikasih yang paling murah," katanya dengan suara keras.

PenjelasanPT Bio Farma

PT Bio Farma (Persero) buka suara dan memastikan vaksin Sinovac sudah memenuhi standar nasional dan internasional.

Hal itu disampaikan Sekretaris Perusahaan Bio Farma Bambang Heriyanto, menjawab tudingan Ribka yang menyebut Sinovac sebagai barang rongsokan.

Menurutnya, setiap vaksin ataupun obat yang digunakan untuk manusia sudah ditetapkan standar nasional oleh BPOM dan internasional dari WHO.

"Termasuk vaksin Sinovac, harus ikut standar kualitas, standar keamanan, standar efikasi," tutur Bambang saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (17/1/2021).

Ia menjelaskan, vaksin Sinovac sudah diuji di binatang. Kemudian telah melalui uji klinis tahap satu hingga tiga oleh perusahaan pembuat vaksin tersebut.

Bahkan, vaksin Sinovac di Indonesia sudah memenuhi standar yang ditetapkan BPOM dan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA).

"Ini adalah izin penggunaan vaksin atau apapun obat baru dalam keadaan kedaruratan masyarakat. Pandemi ini kan dalam keadaan darurat. Jadi tidak perlu menunggu sampai selesai uji klinis fase tiga, cukup monitoring 3 bulan dievaluasi dan bisa dilakukan pengeluaran izin tersebut," paparnya.

Bambang mengimbau masyarakat untuk dapat mensukseskan program vaksinasi, agar sama-sama membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19.

"Vaksin ini cara utama menghadapi pandemi, walaupun bukan satu-satunya, tetap protokol kesehatan harus dijaga," ujarnya.

"Jadi saya mengimbau seluruh masyarakat berpartisipasi. Kalau kita divaksin bukan hanya untuk diri kita, untuk melindungi orang lain juga," sambungnya.

(*)