:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2024/04/29/capturejpg-20240429043805.jpg)
Oleh karena itu, mengutip pemberitaan Kompas.com, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) ikut turun tangan menyelesaikan masalah di Intan Jaya.
Hal itu diperlukan karena persoalan di Intan Jaya tidak cukup hanya mengandalkan peran aparat keamanan dan bupati setempat.
"Kami berharap tidak hanya Bupati yang menangani, harus ada peran dari DPRP, Pemprov Papua, turun dong, datang dan ajak (masyarakat) bicara, kalau kami aparat yang bicara, masyarakat sudah apriori dan kemudian pendekatannya pasti dengan imbauan,"tutur Paulus, Senin (15/2/2021).
"Tapi, kalau tidak mau pasti kami jalankan peran dan fungsi kami, karena buktinya anggota jadi korban terus," sambungnya.
Dikatakan Paulus, konflik yang kian memanas di Kabupaten Intan Jaya karena dipengaruhi adanya akumulasi kekecewaan sekelompok masyarakat pada Pilkada 2017.
Oleh karena itu, meskipun kepala daerah saat ini sudah berusaha merangkul mereka yang kecewa dalam Pilkada tersebut, namun, dianggap masih kurang efektif.
"Saya lihat mereka (Pemkab) terkendala, Intan Jaya itu kemungkinan besar ada rentetannya dengan Pilkada karena ada amarah kekecewaan yang memang tersimpan di dalam sanubari masyarakat Intan Jaya, saya paham itu," ujarnya.
"Saya pikir pemerintahan yang sekarang sedang mencoba merangkul mereka-mereka yang jadi saingan saat Pilkada, tapi mungkin ada bagian yang belum sehingga kelompok ini terus memunculkan amarah-amarah itu," tambahnya.
Seperti diketahui, kondisi keamanan di daerah Intan Jaya masih terus memanas hingga saat ini.
