Ombudsman Gerak Cepat Cegah Pemerintah Agar Tak Langung Impor Beras, Potensi Maladministrasi Ditemukan

Gridhot.ID - Salah satu keputusan presiden Jokowi kini sedang jadi sorotan habis-habisan.

Dikutip Gridhot dari Kompas.com, Jokowi sempat menyatakan akan impor beras satu juta ton di tahun 2021 ini.

Tentu saja keputusan tersebut langsung mendapat banyak sekali kritikan.

Dikutip Gridhot dari Kontan, Ombudsman Republik Indonesia meminta pemerintah untuk menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) untuk menunda keputusan impor beras sebesar 1 juta ton paling tidak hingga awal Mei.

Baca Juga: Tak Perlu Repot-repot Lagi ke Disdukcapil, KK dan Akta Kelahiran Kini Bisa Dicetak Sendiri di Rumah, Begini Caranya

"Ombudsman meminta Kemenko Perekonomian melaksanakan rakortas menunda keputusan impor, bukan menunda pelaksanaan impornya, hingga menunggu perkembangan panen dan pengadaan Perum Bulog," ujar Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers, Rabu (24/3).

Yeka mengatakan, pihaknya menemukan potensi maladministrasi terkait mekanisme keputusan impor beras. Pasalnya, merujuk data stok pangan dan potensi beras nasional di tahun ini, maka stok beras relatif aman dan tidak membutuhkan impor dalam waktu dekat.

Menurutnya, hingga saat ini stok beras yang ada berkisar 6 juta ton, belum ditambah dengan potensi beras yang akan dipanen.

Berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan yang dikumpulkan Ombudsman.

Baca Juga: Kebesaran Hati Ririe Fairus Tak Ada Duanya, Mantan Istri Ayus Tak Peduli dan Tuntut Apapun Meski Sudah Diselingkuhi, Bagaimana Urusan Nafkah?

Pada 14 Maret 2021, stok beras Bulog sebanyak 883.585 ton yang terbagi atas cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 859.877 ton dan beras komersial sekitar 23.708 ton.

Baca Juga: Pemerintah sudah memiliki alternatif Badan Pangan Nasional