Sementara brutalitas pasukan Min Aung Hlaing dikenal membabi buta secara publik, pembunuhan para demonstran Papua Barat dan pergerakan kemerdekaannya telah dihapus dari sejarah.
Desember 2020, Benny Wenda, tahanan pengasingan politik di Inggris menyebut dirinya kepala pergerakan Papua Barat di bawah OPM.
Bulan yang sama, Kantor HAM PBB menyerukan semua pihak, kelompok separatis Papua Barat dan pasukan keamanan Indonesia, untuk menghentikan ketegangan di wilayah yang telah mencatat kematian para aktivis, pekerja gereja dan pejabat Indonesia.
Sejarah klaim kemerdekaan Papua Barat
Sejarah menjadi alat penipu dalam perang melawan negara dan pengkudeta.
Klaim Indonesia untuk mengendalikan Papua Barat mundur ke era "restorasi" Republik Indonesia pada 1969, sebuah gerakan yang dinamakan "Aksi Pilihan Bebas" (AFC).
Pusat dari kontroversi AFC adalah sistem konsultasi, yang disepakati oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Belanda, yang memutuskan voting "restorasi" Papua Barat akan dilakukan oleh kelompok perwakilan terpilih daripada seluruh populasi Papua Barat.
AFC diawasi oleh perwakilan Sekretaris Jenderal PBB, memberikan Indonesia stempel legitimasi internasional.
Meski begitu, studi oleh University of Sydney tunjukkan jika sejak 1963 pemerintah militer Presiden Soeharto telah bekerja menghapuskan identitas Papua yang unik.
Adanya budaya Papua disebut dengan subversi, para nasionalis Papua Barat dihukum dan perwakilan dipilih dengan hati-hati untuk musyawarah.