AFC diawasi oleh perwakilan Sekretaris Jenderal PBB, memberikan Indonesia stempel legitimasi internasional.
Meski begitu, studi oleh University of Sydney tunjukkan jika sejak 1963 pemerintah militer Presiden Soeharto telah bekerja menghapuskan identitas Papua yang unik.
Adanya budaya Papua disebut dengan subversi, para nasionalis Papua Barat dihukum dan perwakilan dipilih dengan hati-hati untuk musyawarah.
Naskah itu mirip dengan referendum konstitusi kontroversial Thailand.
Sebagaimana koresponden AFP mencatat tahun 1969, "pasukan dan pejabat Indonesia menyebarkan kampanye intimidasi untuk memaksa Aksi Pilihan Bebas dalam nama Republik."
Presiden Soeharto mendeklarasikan pemungutan suara melawan AFC adalah aksi pengkhianatan.
Akhirnya, 1026 yang menyumbangkan suaranya dipilih dari populasi 815.906 yang memilih secara anonim untuk integrasi.
Hasil pemungutan suara itu menyebutkan Papua Barat disebut sebagai Zona Operasi Militer.
Komentar