Gridhot.ID -Kudeta pemerintahan oleh pihak militer terjadi di Myanmar pada 1 Februari 2021 lalu.
Mengutip Kompas.com,situasi politik di Myanmar memanas setelah pemimpin de facto negara itu, Aung San Suu Kyi ditahan oleh pihak militer pada 1 Februari.
Suu Kyi dan sejumlah tokoh senior dari partai National League for Democracy (NLD) ditangkap dalam sebuah penggerebekan.
Penahanan Suu Kyi dan politikus dari partai NLD terjadi setelah ketegangan yang meningkat selama beberapa hari terakhir antara pemerintahan sipil dengan militer.
Militer Myanmar yang dikenal sebagai Tatmadaw, menuduh NLD telah mencurangi hasil Pemilu November 2020, sehingga bisa menang telak.
Mengutip Intisari online,Maret lalu, enam pekan setelah militer melancarkan kudeta di Myanmar, Panglima TNI Hadi Tjahjanto menawarkan kerja sama tentang "bagaimana membangun angkatan bersenjata profesional dalam konteks demokrasi."
Nanun, tawaran baik Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto diabaikan saat itu.
Militer Myanmar yang puluhan tahun lalu mengirim para pejabatnya untuk belajar dari Indonesia, kini tak ingin menerima pelajaran tentang bagaimana menjalani proses transisi dari negara otoritarian menjadi demokrasi.
Faktanya militer Indonesia setelah runtuhnya Soeharto di tahun 1998 melakukan apa yang perlu dilakukan militer Myanmar saat ini: melepaskan peran terbuka dalam politik.