Risma Ngamuk Uang Sembako dari Kemensos Tak Diserahkan ke Rakyat, Emosi Sang Menteri Memuncak Sampai Keluar Ancaman Ini

Gridhot.ID - Selama masa PPKM ini memang banyak sekali warga yang kesulitan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Dikutip Gridhot dari Kontan, Kementerian Sosial sendiri berusaha memberikan bantuan di masa PPKM ini untuk membantu masyarakat.

Namun Tri Rismaharini selaku Menteri Sosial tiba-tiba meluapkan kemarahannya terkait program bantuan sosialnya.

Baca Juga: Innalillahi, Arya Saloka Unggah Foto Langit Hitam, Pemeran Aldebaran Doakan Amanda Manopo yang Ditinggalkan Ibunya Selalu Kuat dan Sehat

Pengakuan Kastini (57), salah satu penerima bantuan sosial non tunai, yang hanya menerima bantuan sosial dua bulan yaitu pada Juli dan Agustus bikin Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini marah besar.

Dikutip Gridhot dari Warta Kota, menurut Risma, pihak Kemensos telah mengucurkan dana program sembako untuk tiga bulan yakni Juli, Agustus dan September.

Masing-masing per bulannya senilai Rp 200 ribu dengan rincian Rp 165 ribu untuk 15 kg beras, Rp 26 ribu untuk telur dan Rp 9 ribu untuk tempe.

Baca Juga: Darah Menggumpal di Otak Sampai Koma, Kondisi Ibunda Amanda Manopo Sebelum Meninggal Dunia Diungkap Manajer, Pemeran Andin: Sekarang Mami Gak Ngerasain Sakit Lagi...

Kemarahan Risma yang memuncak itu terjadi saat dirinya blusukan ke penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program sembako di Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban, Sabtu (24/7) seperti dilansir Tribunnews.com.

Risma yang didampingi Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky dan Kepala Dinas Sosial Tuban Eko Julianto langsung mempertanyakan kemana uang program sembako yang satu bulan belum dibagikan kepada warga.

“Ini baru dua bulan yang diberikan, yang satu bulan ke mana, mestinya dicairkan sekaligus,” ujar Risma seperti dilansir Tribunnews.com, Minggu (25/7/2021).

Baca Juga: Bukan Orang Sembarangan, Inilah Sosok Kakak Kandung Luna Maya yang Ikut Berpartisipasi dalam Olimpiade Tokyo 2020

Risma pun mengancam akan membongkar kasus ini.

“Ini saya bongkar, kalau satu bulan penerima Rp 200 ribu per bulan, jika dikalikan 80 ribu KPM (keluarga penerima manfaat--red) berapa itu, berapa bunganya, ke mana uangnya. Saya kira lembaga hukum tahu ini,” kata Risma.

(*)