Bank Soal CPNS 2021, Kumpulan Soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang Bisa Dipelajari Peserta SKD, Lengkap dengan Kunci Jawaban

GridHot.ID -Ujian SKD CPNS 2021 masih berlangsung.

Ujian SKD CPNS 2021 terdiri atas Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Bagi kalian yang belum melaksanakan ujian, kalian bisa mempelajari soal-soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) berikut ini.

Soal-soal TKW ini didapat dari TribunSolo.com.

Sudah dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan.

Berikut soal-soalnya.

1. BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan sembilan orang pada tanggal 22 Juni 1945. Berikut termasuk anggota panitia sembilan, kecuali ....

A. Mr. Achmad SoebardjoB. Mohammad YaminC. Agus SalimD. Abikusno CokrosuyosoE. Supomo

Jawaban: E

Panitia Sembilan adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945, diambil dari suatu Panitia Kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Panitia Sembilan dibentuk setelah Ir. Soekarno memberikan rumusan Pancasila.

Adapun anggotanya adalah sebagai berikut:1. Ir. Soekarno (ketua)2. Drs.Mohammad Hatta (wakil ketua)3. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)4. Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)5. Abdoel Kahar Moezakir (anggota)6. H. Agus Salim (anggota)7. Mr. Achmad Soebardjo (anggota)8. Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota)9. Mr. Mohammad Yamin (anggota)

Baca Juga: Bank Soal CPNS 2021, Nilai TKP Tinggi Bisa Jadi Penentu, Ini Latihan Soal Tes Karakteristik Pribadi, Ada Skor di Setiap Jawaban

2. Nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari disebut juga ....

A. Nilai dasarB. Nilai FleksibilitasC. Nilai InstrumentalD. Nilai PraksisE. Nilai Kehidupan

Jawaban: D

Di dalam Pancasila terdapat beberapa jenis nilai, diantaranya seperti nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Pengertiannya sebagai berikut:

a. Nilai Dasar Pancasila atau Nilai Ideal Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang bersifat tetap dan tidak bisa berubah. Dari nilai dasar inilah kemudian nantinya akan dijabarkan menjadi nilai-nilai instrumental dan praxis.

b. Nilai Instrumental Pancasila adalah penjabaran dari nilai dasar/ideal dimana nilai ini bersifat dinamis dan kreatif serta tertuang dalam UUD 1945 danperaturan perundang-undangan lainnya.

c. Nilai Praksis Pancasila adalah nilai yang diterapkan/dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Jika dibandingkan dengan kabinet parlementer kelebihan kabinet presidensiil adalah dalam hal ....

A. Pembentukan kabinet sangat demokratisB. Jalannya pemerintahan lebih stabilC. Para menteri bertanggung jawab secara kolektifD. Para menteri dapat diganti sewaktu-waktuE. Pemerintahan lebih mencerminkan aspirasi rakyat

Jawaban: B

4. Di bawah ini Undang-Undang tentang pemerintah Daerah yang pernah berlaku di Indonesia, kecuali ....

A. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957B. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1975C. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999E. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948

Jawaban: D

Undang-Undang yang mengatur jalannya pemerintahan daerah di Indonesia:

1. UU No. 1 tahun 1945

2. UU No. 22 Tahun 1948

3. UU No. 44 Tahun 1950

4. UU No. 1 tahun 1957

5. UU No. 18 tahun 1965

6. UU No. 19 tahun 1965

7. UU No. 5 tahun 1974

8. UU No. 5 tahun 1979

9. UU No. 22 tahun 1999

10. UU No. 32 tahun 2004

11. UU No. 9 Tahun 2015

Baca Juga: Bank Soal CPNS 2021, Berikut Kumpulan Contoh Soal Tes Intelegensia Umum Verbal Analogi, Dilengkapi Kisi-kisi TIU Kemampuan Numerik dan Figural

5. Pertunjukkan tradisional yang berasal dari DKI Jakarta adalah ....

A. LenongB. MamandaC. LudrukD. KethoprakE. Makyong

Jawaban: A

Lenong adalah kesenian teater tradisional atau sandiwara rakyat Betawi yang dibawakan dalam dialek Betawi yang berasal dari Jakarta, Indonesia

Lainnya:

Mamanda: Kalimantan Selatan

Ludruk: Jawa Timur

Kethoprak: Jawa Tengah

Makyong: Melayu

6. Pemberantasan tindak korupsi di Indonesia saat ini payung hukumnya adalah ....

A. UU No. 31 Tahun 1999B. UU No. 20 Tahun 2001C. UU No. 15 Tahun 2002D. UU No. 30 Tahun 2002E. UU No. 7 Tahun 2006

Jawaban: D

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (kpk.go.id)

7. Konferensi Asia Afrika atau yang dikenal KAA dilaksanakan pertama kali di Bandung pada tahun ....

A. 1945B. 1955C. 1959D. 1965E. 1995

Jawaban: B

Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika (disingkat KTT Asia Afrika atau KAA; kadang juga disebut Konferensi Bandung) adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika, yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan.

KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar (dahulu Burma), Sri Lanka (dahulu Ceylon), India dan Pakistan dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario.

Baca Juga: Bank Soal CPNS 2021, Ini Bocoran Materi SKB dan Jadwal Pengumuman Hasil SKD, Peserta Lulus Passing Grade Belum Tentu Lolos

Lainnya:

Pelopor KAA

Indonesia: Ali Sastroamidjojo

Pakistan: Mohammad Ali Bogra

India: Jawaharlal Nehru

Sri Lanka: Sir John Kotelawala

Myanmar: U Nu

Pertemuan ini berlangsung antara 18 April-24 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya.

8. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat .... setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

A. 1 tahunB. 3 tahunC. 5 tahunD. 7 tahunE. 9 tahun

Jawaban: B

9. Suatu fakta yang diurutkan secara kronologis sesuai dengan waktu terjadinya merupakan pengertian dari ....

A. faktaB. priodisasiC. kronikD. kronologiE. sumber

Jawaban: C

Baca Juga: Bank Soal CPNS 2021, Berikut Link Latihan Soal TWK, TIU dan TKP untuk Persiapan SKD, Simak dan Pelajari Pola Jenis Soalnya

20. Perjanjian antar dua negara atau lebih menyangkut bidang ekonomi dan politik disebut ....

A. customB. jurisprudensiC. treatyD. doktrinE. adat

Jawaban: C

Menurut Pasal 2(1)(a) Konvensi Wina 1969, "traktat" adalah "perjanjian internasional yang disepakati antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik itu yang terkandung dalam satu atau dua atau lebih dokumen dan apapun penyebutannya." Berdasarkan definisi ini, "traktat" hanya bisa dirumuskan oleh dua negara atau lebih. (Wikipedia)

(*)