ASEAN Dibuat Panik, Kudeta Militer Myanmar Kamin Menjadi-jadi Meski Sudah Ancam PBB, Warga Sipil Tabuh Genderang Perang Jika Aung Sang Su Kyi Tak Dibebaskan

Gridhot.ID-Kondisi Myanmar kini semakin mengkhawatirkan.

Kudeta Junta Militer makin membuat rakyat Myanmar naik darah.

Bahkan, kabar terbaru menuturkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa baru saja mengirimkan pasukan khusus ke Myanmar.

Hal ini dilaporkan diplomat Swiss, Christine Schraner Burgener, yang mengatakan negara itu sekarang sedang dalam status perang sipil setelah kudeta militer awal tahun 2021 lalu.

Baca Juga: Salim Cuma Diam Tak Berkutik di Depan Awak Media, Rachel Vennya Terang-terangan Katakan Ini Atas Nama Kekasihnya Usai 9 Jam Diperiksa

Burgener sendiri sebelumnya adalah agen khusus yang dikirimkan PBB ke Myanmar, yang akhirnya mundur dari jabatannya itu setelah menjabat 3,5 tahun.

Menurut penilaiannya, warga Myanmar akan tetap melanjutkan menahan kudeta militer dan banyak yang menulis kepadanya: "Kami lebih baik mati daripada menerima diktator militer baru."

Ia juga mengatakan kesempatan menempatkan Myanmar di jalan demokrasi kini semakin kecil kemungkinannya, seperti dilaporkan Forbes dari Reuters Kamis kemarin.

Baca Juga: Baim Wong Ngeluh Subscriber Turun Drastis di Tengah Kelahiran Anak Keduanya, Raffi Ahmad Langsung Semprot Suami Paula Pakai Nasihat Menohok Ini

Beberapa fakta penting mengenai Myanmar antara lain sebagai berikut:

Burgener telah memperingatkan kemungkinan "perang sipil skala penuh" atas situasi berbulan-bulan di Myanmar, mengikuti kudeta militer kejam Februari lalu kala ratusan korban terbunuh dan pemimpin pemerintahan ditahan, termasuk Aung San Suu Kyi dan anggota partainya, National League for Democracy.

Ketika ditanya apakah negara tetangga Indonesia ini sudah mencapai titik terburuk perang sipil, ia menjawab, "dalam terminologi internasional kita menggunakan konflik bersenjata internal dan aku akan menggunakan terminologi ini sekarang" dan bahwa militer tidak punya "kepentingan berkompromi atau berdialog," menurut Reuters.