Pihak-pihak yang berseberangan dalam konflik ini telah berlomba-lomba mewakili Myanmar di PBB, yang akan diputuskan oleh anggota Dewan Umum PBB akhir tahun ini.
Burgener menyebutkan sanksi yang menarget Myanmar akan membantu.
Ia juga mengatakan "sangatlah penting" bahwa pemerintah-pemerintah dunia dan PBB tidak menunjukkan penerimaan kepada junta dan melindungi keinginan orang-orang, yang ikut voting setahun lalu untuk memilih pemerintahan Suu Kyi.
Kudeta militer Myanmar atau junta militer Myanmar terjadi pada 1 Februari ketika junta militer mengambil alih Myanmar.
Hal ini dilancarkan setelah partai Aung San Suu Kyi memenangkan pemilihan umum dengan kemenangan mutlak melawan oposisi dukungan militer.
Militer menghalau protes damai pro-demokrasi, dan telah membunuh 600 orang sejak saat itu, menurut kelompok monitoring yang dikutip dari New York Times.
Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya termasuk Kanada dan Inggris telah menerapkan sanksi terhadap rezim politik beberapa bulan setelah terjadinya kudeta.
Sementara itu Aung San Suu Kyi sedang dalam tahanan rumah dan akan diadili oleh junta militer.
Senin lalu, junta militer mengumumkan rencana melepas lebih dari 5600 tahanan politik yang ditahan dalam demonstrasi anti-militer tahun lalu.