Follow Us

facebookinstagramyoutube_channeltwitter

Buntut Panjang Pimpinan KPK Raker di Hotel Mewah, ICW Singgung Praktik Pemborosan Anggaran Sudah Terlihat Sejak Firli Bahuri Menjabat: Tidak Kaget!

Angriawan Cahyo Pawenang - Jumat, 29 Oktober 2021 | 07:42
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK
Kompas.com

Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK

Sementara itu, Pimpinan KPK lainnya, Alexander Marwata menambahkan, pemerintah mempunyai program penyelamatan ekonomi nasional dalam rangka pandemi Covid-19.

Salah satu sektor yang didorong adalah pariwisata.

"Saya kira Yogya menjadi salah satu tempat tujuan wisata. Ini menjadi pertimbangan kami memutuskan kegiatan dilakukan Yogya, sekali lagi ini rencana kerja yang sudah kami susun jauh-jauh hari, bukan dadakan," tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa mengklaim bahwa rapat ini dilakukan untuk harmonisasi regulasi dan penyempurnaan struktur organisasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPK.

"Rapat intensif yang digelar di Yogyakarta ini telah diagendakan jauh-jauh hari baik dari aspek perencanaan anggaran maupun rancangan pelaksanaannya, namun harus tertunda karena kondisi pandemi dan baru bisa dilaksanakan saat ini," kata Cahya.

Cahya lebih jauh berdalih, dilibatkannya pimpinan dan para pejabat struktural bertujuan menyelaraskan seluruh program kerja KPK, membangun kerjasama antar-tim dan unit kerja, guna menguatkan kinerja kelembagaan.

Baca Juga: Kecurangan Tes SKD CPNS Terbongkar, BKN Paparkan Daftar 225 Lokasi Peserta Diperiksa: Siap-siap Didiskualifikasi Ya!

Agenda di Yogyakarta

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menuturkan, ada tiga agenda yang dibahas dalam rapat kerja di Yogyakarta.

Pertama adalah rapat tinjauan kinerja (RPK) yang merupakan agenda rutin tahunan.

"Menjelang akhir tahun kami selalu melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian-capaian kelembagaan KPK sebagaimana telah ditargetkan setiap akhir tahun. Jadi kami ini selalu melakukan evaluasi dan merencanakan kerja-kerja yang akan kami laksanakan tahun depan," ucapnya.

Agenda kedua yaitu evaluasi terhadap proses status alih pegawai KPK menjadi ASN. Menurut Nurul Ghufron, alih pegawai KPK menjadi ASN ini masih banyak yang perlu ditindaklanjuti.

Source :Kompas.com Surya

Editor : Grid Hot

Baca Lainnya





PROMOTED CONTENT

Latest

Popular

Tag Popular

x