Buntut Panjang Pimpinan KPK Raker di Hotel Mewah, ICW Singgung Praktik Pemborosan Anggaran Sudah Terlihat Sejak Firli Bahuri Menjabat: Tidak Kaget!

Gridhot.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi kini kembali mendapat sorotan tajam.

Dikutip Gridhot dari Kompas.com, sebelumnya diketahui KPK mendapat sorotan terkait pemecatan pegawai yang tak lolos TWK.

Kini KPK kembali menjadi sorotan terkait rapat kerja yang mereka lakukan.

Pihak KPK menjelaskan alasan menggelar raker dua hari di hotel Mewah mulai Rabu (27/10/2020).

Dikutip Gridhot dari Surya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan pemilihan tempat pada pelaksanaan raker kali ini bukanlah sebuah keputusan yang tanpa alasan dan dasar pertimbangan.

"Kenapa harus jauh-jauh dilakukan di Yogya Pak? Perlu diketahui, kami ini bagian dari struktur kewarganegaraan yang menggunakan APBN," ujar Nurul Ghufron saat ditemui di lokasi raker, Jumat (28/10/2021).

Nurul Ghufron menyampaikan, fungsi dari APBN adalah distribusi. Sehingga uang yang dikumpulkan dari rakyat harus juga didistribusikan seluas-luasnya kepada rakyat.

"Kalau kemudian hanya kami belanjakan di Jakarta, maka kemudian daerah-daerah tidak akan kemudian mampu menyerap atau menggunakannya. Oleh karena itu kami selenggarakan di Yogyakarta," tuturnya.

Menurutnya, mengelar rapat kerja di luar kota bukan kali pertama dilakukan. KPK tahun sebelumnya mengelar raker memilih tempat di Bandung.

"Tahun akan datang mungkin di tempat lain yang berbeda. Itu semua untuk mendistribusikan agar dana atau keuangan negara bisa terserap di daerah-daerah," urainya.

Sementara itu, Pimpinan KPK lainnya, Alexander Marwata menambahkan, pemerintah mempunyai program penyelamatan ekonomi nasional dalam rangka pandemi Covid-19.

Salah satu sektor yang didorong adalah pariwisata.

"Saya kira Yogya menjadi salah satu tempat tujuan wisata. Ini menjadi pertimbangan kami memutuskan kegiatan dilakukan Yogya, sekali lagi ini rencana kerja yang sudah kami susun jauh-jauh hari, bukan dadakan," tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa mengklaim bahwa rapat ini dilakukan untuk harmonisasi regulasi dan penyempurnaan struktur organisasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPK.

"Rapat intensif yang digelar di Yogyakarta ini telah diagendakan jauh-jauh hari baik dari aspek perencanaan anggaran maupun rancangan pelaksanaannya, namun harus tertunda karena kondisi pandemi dan baru bisa dilaksanakan saat ini," kata Cahya.

Cahya lebih jauh berdalih, dilibatkannya pimpinan dan para pejabat struktural bertujuan menyelaraskan seluruh program kerja KPK, membangun kerjasama antar-tim dan unit kerja, guna menguatkan kinerja kelembagaan.

Agenda di Yogyakarta

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menuturkan, ada tiga agenda yang dibahas dalam rapat kerja di Yogyakarta.

Pertama adalah rapat tinjauan kinerja (RPK) yang merupakan agenda rutin tahunan.

"Menjelang akhir tahun kami selalu melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian-capaian kelembagaan KPK sebagaimana telah ditargetkan setiap akhir tahun. Jadi kami ini selalu melakukan evaluasi dan merencanakan kerja-kerja yang akan kami laksanakan tahun depan," ucapnya.

Agenda kedua yaitu evaluasi terhadap proses status alih pegawai KPK menjadi ASN. Menurut Nurul Ghufron, alih pegawai KPK menjadi ASN ini masih banyak yang perlu ditindaklanjuti.

"Bukan hanya pegawai KPK menjadi ASN kemudian sudah dilantik selesai, masih ada beberapa penyusunan regulasi misalnya jabatan fungsional, kemudian sistem penggajian yaitu dalam hal ini tunjungan kinerja dan tunjangan khusus yang sampai saat ini masih kami bahas dengan Kemenpan dan Kemenkeu," ucapnya.

Nurul Ghufron menuturkan, agenda terakhir adalah penyusunan struktur baru setelah status pegawai KPK menjadi ASN.

"Setelah ke ASN tentu culture berbeda, struktur juga berbeda dan mekanisme kerja di kami itu perlu disesuaikan. Selama ini kami menggunakan Perkom No 7 tahun 2020 menjadi ASN itu tentu perlu kami banyak sesuaikan kembali," pungkasnya.

Kritik ICW: pemborosan

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku tidak heran dengan kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggelar rapat di hotel bintang 5 di Yogyakarta.

Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana, praktik pemborosan anggaran sudah biasa sejak lembaga antirasuah dipimpin oleh Firli Bahuri Cs.

"ICW tentu tidak lagi kaget mendengar kabar Pimpinan KPK beserta pejabat struktural lainnya mengadakan rapat di hotel mewah Yogyakarta. Sebab, praktik pemborosan anggaran seperti itu memang sudah terlihat sejak Firli Bahuri cs menjabat sebagai Pimpinan KPK," ujar Kurnia dalam keterangannya, Kamis (28/10/2021).

Kurnia menilai, pemborosan dilakukan tidak hanya secara kebijakan kelembagaan, tetapi juga dilakukan oleh jajaran pimpinan lembaga antirasuah saat ini.

Kurnia mencontohkan saat Firli menunjukan gaya hidup hedonisme ketika menggunakan helikopter mewah beberapa waktu lalu. Hal itu padahal telah mendapat sanksi etik dari Dewan Pengawas KPK.

"Sedangkan pada level kebijakan, pemborosan anggaran di tengah pandemi terlihat ketika Pimpinan KPK ingin membeli mobil dinas mewah dan tetap berencana menindaklanjuti kenaikan gaji mereka," tutur Kurnia.

Sebelumnya dikabarkan bahwa pihak KPK melakukan rapat intensif selama dua hari di Yogyakarta. Rapat itu dihadiri oleh pimpinan hingga jajaran struktural.

(*)