ASN, TNI, hingga Polri Wajib Pindah dan Tinggal di IKN Nusantara Mulai Akhir 2023, Tjahjo Kumolo: Kalau Enggak Mau Ya Keluar!

Tjahjo mengatakan ketentuan ASN, TNI, dan Polri yang dipindahkan ke IKN Nusantara sudah bersifat mengikat.

Mereka yang dipindahkan dipilih karena profesional dan harus memahami serta mampu mengoperasikan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), teknologi informasi, dan kolaborasi dengan baik.

Selain itu, dia memastikan hanya ASN yang berada di instansi tingkat pemerintah pusat saja yang akan dipindahkan ke IKN Nusantara.

"Kita pilih pegawai yang profesional, memahami iptek, bisa berkolaborasi, tidak main sendiri, tidak ego sektoral, tapi berkolaborasi," ucap Tjahjo.

"Termasuk perkantoran juga sambung menyambung antarsatu kantor sehingga bisa dikomunikasikan dengan baik."

Demikian juga dengan anggota TNI dan Polri, harus memiliki kriteria yang menguasai teknologi sesuai kebutuhan.

Di samping itu, mereka benar-benar telah memenuhi kualifikasi anggota yang profesional, cepat, tanggap, dan mampu mengorganisasi masyarakat.

“Yang dibutuhkan adalah yang cepat, berani memutuskan sesuai aturan, terintegrasi, memahami area rawan korupsi, dan mampu menggerakkan dan mengorganisir masyarakat yang ada di lingkungannya dengan baik,” ujar Tjahjo.

Baca Juga: Disebut Sederhana Namun Tetap Pakai Pengamanan Berlapis, Begini Potret Tenda Tempat Menginap Presiden Jokowi di Tanah IKN

Akan tetapi, soal hasil akhir jumlah ASN yang dikirim sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur pendukung yang ada.

Karena itu, Tjahjo berharap sebelum ASN, TNI, dan Polri, dipindahkan, infrastruktur di IKN Nusantara sudah siap seperti markas TNI dan Polri, transportasi hingga perumahan.

"Kita tunggu saja pembangunan infrastruktur, perumahannnya, markas kepolisian, markas TNI 3 matranya," ujar Tjahjo.