Ulah Bosnya Sendiri Disebut Bikin Dukungan PBB Makin Kendor, KKB Papua Kini Makin Kalang Kabut Internalnya Terpecah Belah, Wakil Ketua Akui ULMWP Makin Tak Kuat

Pertemuan itu diberi pengarahan oleh anggota parlemen, pengacara dan akademisi, yang semuanya membahas dan menegaskan hak dasar rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri.

Pernyataan:

Kami Anggota DPR yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berkelanjutan di Papua Barat tidak dapat diterima

Baca Juga: Benny Wenda Disebut Jadi Biang Keroknya, ULMWP Kini Terpecah Belah, Wakil Ketua Akui Pengumuman dari Pimpinan Sang Petinggi KKB Papua Ini yang Bikin Perdebatan Luar Biasa

II. Peringatkan bahwa tanpa tindakan internasional, orang-orang Papua Barat berisiko punah

III. Menegaskan kembali hak rakyat West Papua atas penentuan nasib sendiri yang sejati

IV. Nyatakan 'Tindakan Pilihan Bebas' tahun 1969 sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip ini

V. Menyerukan pemungutan suara yang diawasi secara internasional tentang penentuan nasib sendiri sesuaidengan Resolusi Majelis Umum PBB 1514 dan 1541 (XV)

Istana Westminster, London, 3 Mei 2016

Ada 21 orang yang ikut menandatangani pernyataan tersebut, yaitu Benny Wenda (United Liberation Movement for West Papua), Samuela 'Akilisi Pohiva (PM Tonga), Bruno Leignkone (Menteri Luar Negeri Vanuatu), Ralph Regenvanu (Menteri Pertanahan Vanuatu), Gary Juffa (Gubernur Provinsi Utara Papua Nugini), Duta Besar Rex Horoi (Utusan Khusus untuk Papua Barat).

Berikutnya, Hon Manasseh Sogavare (PM Kepulauan Solomon), Lord Alton (House of Lords Inggris), Lord Harries (House of Lords Inggris dan mantan Uskup Oxford), Andrew Smith MP (Parlemen Inggris), Alan Whitehead MP (Parlemen Inggris), Nick Brown MP (Parlemen Inggris), Caroline Lucas, MP (Parlemen Inggris), Richard Di Natale (Pemimpin Partai Hijau Australia).