Ulah Bosnya Sendiri Disebut Bikin Dukungan PBB Makin Kendor, KKB Papua Kini Makin Kalang Kabut Internalnya Terpecah Belah, Wakil Ketua Akui ULMWP Makin Tak Kuat

Octavianus Mote juga menyebut ada tiga komponen yang mengikuti rapat membahas pembentukan Pemerintahan Sementara Papua Barat.

"Sejauh ini dari 3 komponen yang ikut dalam rapat itu, satu kompenen ajukan argumen sangat signifikan, menyatakan bahwa ini belum waktunya. Tapi yang lain mendesak bahwa kalau gitu masukkan menjadi agenda untuk dibicarakan. Dan keputusan final waktu itu adalah menunda," beber Octavianus Mote.

Namun tiba-tiba Benny Wenda membuat pengumuman pembentukan Pemerintahan Sementara Papua Barat.

"Tiba-tiba Benny Wenda mengumumkan. Itu membuat saya sebagai wakil ketua dan komponen yang ikut rapat, semua terkejut. Karena tidak ada yang memberi mandat kepada Benny Wenda untuk mengumumkan pada 1 Desember 2020," terangnya.

Menurut Octavianus Mote, begitu diumumkan Benny Wenda jauh dari keputusan sidang istimewa, terjadi pro kontra dan perdebatan yang luar biasa.

"Apakah ini secara terbuka kita tolak atau...Supaya musuh tidak memanfaatkan, nanti kita bicara saja. Itu yang sedang terjadi sekarang," ujar Octavianus Mote.

Baca Juga: Koar-koar Punya Kekuatan yang Cukup Banyak, KKB Papua Akui 6 Batalyon Siap Bentuk Formasi Serang TNI Polri: Kita Akan Perang

Deklarasi ULMWP

Melansir ulmwp.org sebelum situs ini diblokir Kominfo, pembentukan ULMWP diawali dengan pertemuan para pemimpin Papua Barat di Vanuatu pada 7 Desember 2014.

Ada tiga faksi yang ikut pertemuan tersebut, yaitu Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Koalisi Nasional untuk Pembebasan (WPNCL) dan Parlemen Nasional Papua Barat (PNWP).

Dalam pertemuan itu, ketiga faksi yang berbeda dari gerakan kemerdekaan, sepakat bersatu untuk membentuk ULMWP atau Persatuan untuk Pembebasan Papua Barat.

Pada 3 Mei 2016, perwakilan Pemerintah dari seluruh dunia berkumpul di Gedung Parlemen, London untuk menyatakan dukungan mereka untuk pemungutan suara yang diawasi secara internasional tentang penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat.