Follow Us

facebookinstagramyoutube_channeltwitter

KKB Papua Susah Payah Kirim Surat ke Perdana Menterinya, Australia Ternyata Punya Perjanjian Penting Ini dengan Indonesia, Apa?

Akhsan Erido Elezhar - Senin, 24 Oktober 2022 | 10:42
Australia berkomitmen kerja sama militer dengan Indonesia di tengah meningkatnya tuduhan pelanggaran HAM di Papua yang libatkan KKB Papua.
Pos-Kupang

Australia berkomitmen kerja sama militer dengan Indonesia di tengah meningkatnya tuduhan pelanggaran HAM di Papua yang libatkan KKB Papua.

Terlepas dari beberapa bidang yang sulit, Australia telah memiliki hubungan militer yang lama dengan Indonesia, termasuk pelatihan bersama dan pasokan senjata, dengan Thales Australia menjual tiga pengangkut pasukan Bushmaster ke Kopassus, pasukan elite Indonesia, pada tahun 2014.

Unit militer, seperti Kopassus, melakukan latihan bersama dengan SAS Australia, pasukan khusus negara itu, sementara Detasemen 88, juga dikenal sebagai Densus 88, pasukan kontraterorisme yang dibentuk setelah Bom Bali 2002, mendapat dana dan pelatihan dari baik Australia maupun Amerika Serikat.

Inisiatif semacam itu telah dikreditkan dengan mengurangi ancaman dari kelompok garis keras, tetapi pasukan Indonesia tetap di bawah pengawasan atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Papua (Barat), di mana masyarakat adat telah berjuang untuk kemerdekaan selama 50 tahun.

Indonesia pindah ke wilayah yang kaya sumber daya pada awal 1960-an, meresmikan kontrolnya melalui referendum kontroversial yang disetujui PBB pada tahun 1969.

Di tengah perlawanan bersenjata dari pejuang kemerdekaan Papua Barat seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang dilaporkan menargetkan warga sipil Indonesia, lebih banyak unit militer dan pasukan khusus dikirim ke daerah tersebut.

Meskipun daerah itu relatif damai pada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid, keterlibatan militer Indonesia tetap ada selama pemerintahan presiden lainnya, termasuk Presiden Joko Widodo, yang sekarang berada di masa jabatan keduanya.

Sebuah rencana baru-baru ini untuk membuat tiga wilayah administrasi baru di daerah tersebut memicu protes damai pada bulan Juni di mana sekitar 44 orang ditangkap.

Amnesty International mengatakan polisi menanggapi dengan "penggunaan kekuatan yang berlebihan".

"Pemerintah Indonesia mengklaim ingin ‘membangun’ Papua dan menciptakan kemakmuran bagi orang Papua," kata Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia Usman Hamid.

Baca Juga: Tobat dari Segala Maksiat Jadi Salah Satunya, Simak Amalan Doa Agar Meninggal Dunia dalam Keadaan Husnul Khotimah

“Tetapi bagaimana orang Papua bisa makmur jika upaya mereka untuk mengungkapkan pendapat dan aspirasi dipenuhi dengan kekerasan,” katanya.

Akses terbatas

Source : TribunPapua.com Poskupang.com

Editor : Grid Hot

Baca Lainnya





PROMOTED CONTENT

Latest

Popular

Tag Popular

x