Tukin diberikan pemerintah dengan tujuan agar anggota Polri tidak tergoda untuk melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bisa menjaga integritas pekerjaannya.
Terakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan remunerisasi tunjangan kinerja pada pegawai Polri lewat Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Jika merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2015, seorang Komjen dengan jabatan Kabareskrim, berada di kelas jabatan 17 sehingga setiap bulan berhak menerima tunjangan kinerja sebesar Rp Rp 29.085.000.
Artinya jika ditotal gaji pokok plus tunjangan kinerja, seorang polisi dengan jabatan Kabareskrim bisa menerima penghasilan setidaknya Rp 34.164.400 hingga Rp 35.015.800.
Tukin yang diterima Kabareskrim ini sama dengan jabatan strategis Polri lainnya seperti Kabaintelkam, Kabarharkam, Kalemdikpol, Asops Kapolri, Asrena Kapolri, As SDM Kapolri, dan Assarpras Kapolri.
Jumlah tukin Kabareskrim ini hanya kalah oleh Kapolri dan Wakapolri. Untuk Wakapolri di kelas jabatan 18, berhak mendapatkan tukin bulanan sebesar Rp 34.902.000.
Sementara Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, sebagai orang nomor satu di Polri, mendapatkan tunjangan kinerja paling besar, yakni 150 persen dari tukin tertinggi di lingkup Polri.
Berikut tunjangan kinerja polisi berdasarkan Perpres Nomor 103 Tahun 2018:
Tunjangan lain-lain
Besaran tersebut baru menghitung gaji pokok plus tukin.
Jenderal polisi juga masih menerima tunjangan lain yang bersifat melekat. Namun besarannya relatif jauh lebih kecil dibandingkan tukin.
Beberapa tunjangan yang melekat pada anggota Polri antara lain tunjangan keluarga, tunjangan lauk pauk, tunjangan jabatan, tunjangan khusus daerah Papua, dan tunjangan daerah perbatasan.
Tunjangan melekat pada Polri relatif sama dengan tunjangan pada TNI. Berikut berbagai macam tunjangan yang berlaku di TNI dan Polri beserta besarannya:
Selain gaji dan sederet tunjangan yang disebutkan di atas, sebagai jenderal bintang 3, Kabareskrim juga masih mendapatkan beragam fasilitas yang dibiayai negara antara lain rumah dinas hingga ajudan pribadi.
(*)
Source | : | Kompas.com,tribunnews |
Penulis | : | Angriawan Cahyo Pawenang |
Editor | : | Angriawan Cahyo Pawenang |
Komentar