Deddy Corbuzier Janji Tak Bakal Nikmati Gajinya Sebagai Letkol Tituler TNI AD, Begini Cara Sang Mentalis Kembalikan Uang Tunjangan ke Kas Negara

Besaran 15 persen diambil dari gaji pokok prajurit yang berasal dari pegawai negeri sipil sesuai dengan pangkat yang dipangkunya tidak termasuk tunjangan keluarga.

Persentase tunjangan tituler yang diterima Deddy juga dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Kisdiyanto.

Dikutip dari Kompas.com, Kisdiyanto mengatakan bahwa tunjangan dari pangkat tituler untuk Deddy Corbuzier seperti gaji.

Kisdiyanto juga menerangkan, Deddy berhak mendapatkan beberapa hak yang umumnya diterima prajurit TNI, seperti pelat nomor TNI.

Namun, bila merujuk peraturan yang sebenarnya maka besaran gaji letnan kolonel sebagai perwira menengah TNI AD sebesar Rp 3.093.900-5.084.300.

Sementara itu, gaji letnan satu sebesar Rp 2.820.000-4.635.00 dan letnan dua sebesar Rp 2.735.300-4.425.200.

Besaran gaji prajurit TNI diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.

Lalu bagaimana cara Deddy Corbuzier mengembalikan gajinya sebagai Letkol Tituler AD ke kas negara?

Dikutip Gridhot dari laman resmi Kemenkeu, caranya sama dengan ketika ada PNS atau ASN yang mengalami kelebihan bayar dan harus mengembalikan kelebihan tersebut ke negara.

Berikut beberapa caranya berdasarkan atusan Kemenkeu:

• Menyetorkan langsung ke Kas Negara menggunakan formulir Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dengan akun belanja yang sama apabila disetor pada tahun anggaran berjalan;
• Menyetorkan langsung ke Kas Negara menggunakan formulir Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) dengan akun penerimaan kembali belanja pegawai pusat tahun anggaran yang lalu apabila disetor setelah tutup tahun anggaran.
• Terkait pengembalian tunjangan kinerja mengikuti ketentuan K/L masing-masing.
• Kelebihan pembayaran yang tidak dapat dikembalikan kepada negara sehingga mengakibatkan kerugian negara, maka penyelesaiannya menggunakan tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (PP No. 38 Tahun 2016).
• Terkait pengembalian pembayaran gaji dikembalikan dengan nilai bruto dengan pertimbangan karena kas negara sudah keluar sebesar bruto.