Bos KKB Papua Desak Lukas Enembe Dibebaskan, DPR Minta TNI-Polri dan BIN Turun Tangan Lakukan Hal Ini: Waspadai!

Gridhot.ID - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri, TNI dan BIN bersinergi untuk memperketat kemanandi Papua.

Diketahui, situasi di wilayah Papua memanas setelah beberapa rentetan peristiwa yang terjadi belakangan ini.

Ketegangan saat ini disinyalir datang dari dua pihak, satu berasal dari massa yang tidak puas dengan penangkapan Lukas Enembe yang dilakukan KPK, kedua dari KKB Papua yang disebut memanfaatkan situasi.

Menurutnya, aparat penegak hukum harus mengantisipasi setiap potensi ancaman kerusuhan, mengingat situasi di Papua sangat rawan untuk ditunggangi yang bertujuan untuk merusak ketentraman masyarakat di Papua.

"Pertama, Polri saya minta terus lakukan kerja sama dengan TNI dan BIN untuk waspada dengan potensi kericuhan ini."

"Siagakan keamanan maksimal. Karena apapun yang terjadi di Papua sekarang, sangat berpotensi untuk ditunggangi oleh pihak-pihak yang sedari dulu ingin merusak tatanan keamanan dan stabilitas di sana (Papua)," kata Sahroni dalam keterangannya dilansir dari laman dpr.go.id, Selasa (17/1/2023).

Bendahara Umum Partai Nasdem itu mengingatkan agar pengamanan oleh Polri, TNI, dan BIN dilakukan dengan terukur dan mematuhi standar operasional prosedur (SOP).

Sebab dirinya ingin operasi ini berjalan lancar dan menghasilkan output yang tepat.

"Jangan sampai ada celah aparat keamanan terjerat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan lain sebagainya. Hindari tindakan berlebih yang jelas tidak diperlukan," tukasnya.

Pentolan KKB Papua Mendadak Bela Lukas Enembe

Sebelumnya, pentolan KKB Papua yakni Benny Wenda mendadak membela Gubernur Papua nonaktif, Lukas Enembe.

Baca Juga: Bela Lukas Enembe di Kasus Suap, OC Kaligis Minta Ketua KPK Tanggung Jawab Jika Hal Ini Menimpa Kliennya: Perhatikan Hak Asasi