Laporan Wartawan Gridhot.ID - Akhsan Erido Elezhar
Gridhot.ID - Setelah melakukan kunjungan ke Papua, masyarakat kini menantikan kebijakan apa yang bakal diambil Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menangani KKB Papua.
Dilansir Gridhot.ID dari artikel terbitan Surya.co.id, 3 Februari 2023, langkah apa yang bakal diambil Laksamana Yudo Margono semakin membuat penasaran, setelah ia minta mengadakan rapat tertutup dengan DPR.
Komisi I DPR RI memutuskan menggelar rapat tertutup dengan TNI saat pembahasan situasi Papua dan alat utama sistem senjata (Alutsista) di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Adapun permintaan itu dari Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.
Awalnya, Yudo menuturkan bahwa nantinya dirinya berjanji bakal menjelaskan soal situasi Papua dan alutsista sesuai RDP bareng DPR telah selesai.
"Izin ibu ketua dan para anggota, kalau diizinkan tertutup.
Nanti biar kami yang menjelaskan pada media di luar," ujar Yudo dalam RDP bareng Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Seperti dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Laksamana Yudo Margono Minta Rapat Tertutup Saat Bahas Situasi Papua dan Alutsista Bareng DPR'.
Mendengar hal itu, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyetujui rapat bersama TNI digelar secara tertutup.
Pasalnya, TNI lebih mengetahui alasan RDP untuk digelar secara terbuka atau tertutup.
"Tertutup ya? Kita dengarkan dari mitra karena beliau yang paling tahu isi yang akan dipaparkan," jawab Meutya.
Perintah Terkait KKB Papua
Setelah beberapa hari meninjau wilayah rawan KKB Papua, Panglima TNI Laksamana YudoMargono akhirnya memberikan perintah terbaru.
Ia memerintahkan seluruh jajaran TNI-Polri untuk mengambil sikap tegas kepada KKB Papua yang mengganggu kedaulatan NKRI.
Hal itu diungkapkan Yudo saat berkunjung ke Koarmada III Sorong, bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
"Sudah dari awal TNI Polri harus tegas dan humanis saat menjalankan tugas," ujar Yudo, kepada awak media di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (11/1/2023).
Dikutip Gridhot.ID dari artikel terbitan TribunPapuaBarat.com, 3 Februari 2023, untuk aparat TNI Polri harus tegas kepada oknum yang terus merongrong kedaulatan bangsa di tanah Papua.
"Tegas kepada yang mengganggu keselamatan bangsa, pembangunan, dan mengganggu masyarakat," ucapnya.
Sementara, TNI Polri harus lebih humanis kepada masyarakat yang ingin bersinergi untuk membangun tanah Papua.
"Ini adalah Papua yang memiliki budaya dan masyarakat pun ingin menuju kesejahteraan rakyat," jelas Yudo.
"Kemudian bisa bersama mengawal putra putrinya bisa cerdas berpendidikan."
Sehingga, masyarakat bisa mewujudkan cita-citanya dalam hidup nyaman dan beraktivitas di atas tanah Papua.
"Bagi kelompok yang ingin mengganggu masyarakat dan memisahkan diri dari Indonesia, maka TNI Polri harus tegas kepada mereka," tuturnya.
Yudo menambahkan, tugas pokok TNI-Polri di tanah Papua ke depan juga dilindungi oleh undang-undang di internal.
Komnas HAM Dilibatkan
Sebelumnya, terkait masih adanya gangguan dari KKB Papua, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan TNI akan melakukan penindakan tegas kepada KKB Papua sehingga memberikan keamanan masyarakat Papua.
Baca Juga: Tak Sengaja Terlihat, Akhirnya Terkuak Nama Asli Bunda Corla yang Ada di Paspor
Senada dengan Panglima TNI, Kapolri menyebut penindakan tegas dan terukur menghadapi KKB Papua diperlukan.
Kapolri juga terus berkonsultasi dengan Komnas ham menindak KKB Papua.
Seperti dilansir dari Kompas TV dalam artikel 'Laksamana Yudo Margono Pastikan TNI akan Menindak Tegas KKB Papua'.
Kelompok kriminal bersenjata (KKB) kembali berulah dengan membakar bangunan sekolah SMK Negeri Oksibil di Pegunungan Bintang Papua.
Selain itu, KKB juga menembak pesawat logistik milik Trigana Air Ikaros nomor registrasi PK HVV dari Boven Digoel tujuan Oksibil.
(*)
Source | : | tribunnews,Surya.co.id,TribunPapuaBarat.com |
Penulis | : | Akhsan Erido Elezhar |
Editor | : | Dewi Lusmawati |
Komentar