Gridhot.ID - KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya meminta tebusan untuk dibarter dengan pilot Susi Air, Kapten Philips Marthen (37) yang saat ini masih disandera.
Sebagai informasi, penyanderaan pilot Susir Air oleh KKB Papua itu terjadi sejak 7 Februari 2023 lalu.
Penyanderaan pilot Susi Air oleh KKB Papua dilakukan sesaat setelah korban mendaratkan pesawatnya di Bandara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady membenarkan bahwa KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya sempat mengajukan pertukaran.
Ignatius mengatakan, KKB Papua meminta uang dan senjata untuk ditukar dengan Kapten Philips Marthen.
"Sempat ada penyampaian demikian (barter pilot Susi Air dengan uang dan senjata)," kata Ignatius, dikutip dari Kompas.com, Jumat (24/2/2023).
Akan tetapi, pihak TNI-Polri menolak permintaan tersebut karena dianggap tidak masuk akal.
"Namun, TNI-Polri tidak tanggapi, hal itu tidak masuk akal," ujar Ignatius.
Saat ini, upaya negosiasi terus dilakukan oleh pihak keamanan melalui tokoh masyarakat dan agama di Nduga.
KKB Papua siap hadapi TNI-Polri
Menanggapi berbagai upaya tersebut, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom mengatakan, negosiasi yang dilakukan boleh-boleh saja.
Namun, Sebby menegaskan KKB Papua siap berhadapan dengan TNI-Polri bila negosiasi berakhir dengan jalan buntu.
"Kami sudah tambahkan pasukan dari Distrik Yambi, Sinak, maupun Timika serta Lanny Jaya," ungkap Sebby kepada Tribun-Papua.com, Kamis (23/2/2023).
"Kita prinsipnya satu senjata lawan 1.000, jadi kami bisa lawan," tambahnya.
Sebby juga memastikan bahwa Kapten Philips saat ini dalam kondisi baik dan semua kebutuhannya selalu terpenuhi.
"Kami sudah sampaikan bahwa kondisi pilot tetap aman karena pasukan TPNPB-OPM menjaga dia. Jadi dia aman-aman saja," papar Sebby.
Masih upayakan dialog
Sementara itu, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menyampaikan, upaya penyelamatan Kapten Philips masih mengutamakan pendekatan dialog yang dilakukan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nduga.
Meski begitu, aparat TNI-Polri memiliki standar yang harus dijalankan agar persoalan itu tidak berlarut, salah satunya adalah batas waktu.
"Saya tidak bisa sampaikan dan ungkapkan waktunya karena ini suatu hal yang dirahasiakan, tetapi apabila tiba waktunya, maka TNI-Polri akan melakukan penegakan hukum secara terukur, terpilih, dan terarah," ucap Saleh.
Dia pun memastikan bahwa jajarannya telah siap melakukan tindakan apa pun yang nantinya diambil.
"Kita sudah dibekali dan diberikan arahan tentang hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan," tutur Saleh.
"Antara lain penegakan HAM, jadi jangan diragukan bila nanti tindakan ini dilakukan, kita tidak keluar dari rambu-rambu HAM," sambungnya.
Saleh mengaku, dia telah menunjuk Danrem 172/PWY Brigjen TNI JO Sembiring sebagai Dankolaksops TNI untuk memimpin pelaksanaan operasi tersebut, yang bakal bersinergi dengan Satgas Damai Cartenz pimpinan Kombes Pol Faisal.
Koordinasi dengan Kedutaan Selandia Baru
Saleh melanjutkan, pihaknya telah menjalin koordinasi secara baik dengan Kedutaan Selandia Baru.
Menurut dia, pihak Selandia Baru mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI-Polri.
"Namun, upaya penyelamatan nyawa pilot Philip Mark Mehrtens ini menjadi prioritas utama. Yang kita hadapi ini sebenarnya bukan pelaku dari kelompok separatis, namun pelaku teroris yang melakukan upaya-upaya pelanggaran kriminal," jelasnya.
"Oleh karena itu, kita TNI-Polri harus melakukan operasi penegakan hukum," tandasnya.
(*)
Source | : | Kompas.com,Tribun-Papua.com |
Penulis | : | Candra Mega Sari |
Editor | : | Candra Mega Sari |
Komentar