Menurut pihak PPATK, Rafael terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) karena memerintahkan orang lain membuat rekening dan melakukan transaksi.
Namun, dugaan TPPU tidak bisa diusut jika belum ditemukan pidana pokoknya.
Dihubungi Kompas.com, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membenarkan LHA yang disampaikan pihaknya berisi transaksi ganjil Rafael sejak sebelum 2012.
"Iya periode panjang saat kami analisis di 2012," kata Ivan saat dihubungi, Rabu (1/3/2023).
"Kan periode transaksi yang dianalisis itu 2012 kebelakang," ujar dia.
Di sisi lain, Ketua Kelompok Humas PPATK M Natsir Kongah mengatakan, setiap laporan hasil analisis (LHA) yang dikirim lembaganya ke aparat penegak hukum terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Setiap hasil analisis yang disampaikan kepada penyidik tentu ada indikasi tindak pidana pencucian uangnya," kata Natsir, Rabu (1/3/2023).
Sementara itu, mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, KPK harus menemukan predicate crime atau pidana pokok yang menjadi sumber pencucian uang Rafael.
Dalam kasus korupsi, predicate crime tersebut bisa berupa pemberian atau suap dan gratifikasi.
"Dicari dulu pidana pokoknya, kan begini, pencucian uang harus ada dulu pidana pokoknya," kata Abraham Samad.
(*)
| Source | : | Kompas.com |
| Penulis | : | Candra Mega Sari |
| Editor | : | Candra Mega Sari |
Komentar