Seharusnya, anggaran atribut dan pakaian anggota DPRD Sulsel bisa lebih efisien dengan tidak menggunakan pin dari bahan emas dan pakaian menggunakan merek dalam negeri.
“Memang atribut atau pin anggota DPRD itu harus ada seperti yang telah diatur dalam tata tertib dan protokoler, tapi tidak mesti terbuat dari bahan emas dan bisa menggunakan bahal lainnya. Begitu juga dengan pakaian dinas harian, sampai pakaian dan sepatu olahraga tidak mesti menggunakan merek luar negeri dan bisa menggunakan merek dalam negeri,” katanya.
Dengan menggunakan bahan pin bukan dari emas dan pakaian merk dalam negeri, lanjut Herman, tentunya penggunaan anggaran bisa lebih efisien tidak sesuai dengan anggaran Sekretariat Dewan yang dianggarkan.
“Di situlah letak responsif anggota DPRD, tidak mesti menyetujui atau menerima hal-hal yang berbau kemewahan berbagai merek yang telah ditentukan oleh mereka dalam pembahasan anggaran. Karena responsif pemilih anggota DPRD itu mayoritas masyarakat kalangan menengah ke bawah. Tinggal sebenarnya anggota DPRD ini mau menggunakan atau tidak pakaian merek dalam negeri dan pin yang bukan dari bahan emas,” tandasnya.(*)