Laporan Wartawan Gridhot, Desy Kurniasari
Gridhot.ID - Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo secara tiba-tiba memberi ancaman akan adanya reshuffle kabinet pada menteri-menteri yang dianggap tak becus menangani pandemi global virus corona di Indonesia.
Rupanya ancaman tersebut disampaikannya pada sidang paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020) lalu.
Senin, (29/6/2020) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Rapat Terbatas (Ratas) terkait percepatan penanganan covid-19.
Dilansir Gridhot dari akun Twitter @setkabgoid dan laman setkab.go.id, dalam Ratas tersebut, Jokowi meminta agar pemerintah tidak bekerja secara linear.
Jokowi juga meminta agar dibentuk suatu terobosan yang bisa dilihat oleh masyarakat.
“Terobosan itu kita harapkan betul-betul berdampak pada percepat penanganan ini. Jadi tidak datar-datar saja,” tutur Presiden saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Percepatan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Senin (29/6/2020).
Terobosan tersebut diharapkan betul-betul berdampak pada percepatan penanganan pandemi virus corona.
Hal tersebut bisa dilakukan misalnya dengan menambah personil tenaga medis dari DKI Jakarta ke daerah-daerah di luar Jakarta yang penyebaran virus coronanya dirasa masih tinggi.
Menurutnya, pemerintah dapat membantu lebih banyak dalam hal peralatan dan manajemennya dan dikontrol di tingkat provinsi.
“Mungkin bisa dibantu lebih banyak peralatan dan betul-betul manajemennya, dua hal tadi kita kontrol provinsi. Karena kalau tidak kita lakukan sesuatu dan kita masih datar seperti ini, ini enggak akan ada pergerakan yang signifikan,” imbuh Presiden seperti yang dikutip Gridhot dari laman setkab.go.id.
Jokowi juga meminta agar daerah yang memasuki fase new normal diperhatikan dengan baik.
Pasalnya terdapat beberapa tahapan, yakni prakondisi, timing, panduan yang diberikan, dan guidance dari pusat.
“Ada prakondisi, ada ketepatan timing-nya, kemudian yang ketiga prioritas sektor mana yang dibuka itu betul-betul diberikan panduan,” kata Presiden.
Oleh karena itu, diharapkan agar tidak terjadi kesalahan.
Diprioritaskan sektor mana yang dibuka dan diberi panduan dengan baik.
Presiden Joko Widodo juga memita keterlibatan tokoh-tokoh penting, seperti tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog secara besar-besaran.
Dengan begitu, diharapkan tidak terjadi lagi perebutan jenazah pasien covid-19 oleh keluarga.
“Sehingga jangan sampai terjadi lagi merebut jenazah yang jelas-jelas Covid oleh keluarga. Itu saya kira sebuah hal yang harus kita jaga tidak terjadi lagi setelah ini,” ujar Jokowi dikutip Gridhot dari laman setkab.go.id.
Jokowi pun meminta agar masyarakat diberikan penjelasan serta sosialisasi terkait PCR maupun rapid test agar tidak terjadi lagi penolakan di masyarakat.
“Ini karena apa, ya mungkin datang-datang pakai PCR, datang-datang bawa rapid test, belum ada penjelasan terlebih dahulu, sosialisasi dulu ke masyarakat yang akan didatangi sehingga yang terjadi adalah penolakan,” jelas Presiden.
Jokowi meminta agar pencairan pembayaran disbursement untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan covid-19 dipercepat.
Bahkan Jokowi mewanti-wanti agar jangan sampai ada keluhan.
Prosedur di Kementerian Kesehatan harus dipotong agar tidak bertele-tele.
Presiden Joko Widodo pun meminta agar pembayaran klaim rumah sakit, insentif tenaga medis, insentif petugas laboratorium dapat dipercepat karena anggaran sudah disediakan.
Orang nomor satu di Indonesia itu juga berharap pengendalian kebijakan yang terintegrasi, terpadu dan tepat dapat dilaksanakan sehingga bisa membuat upaya kerja menjadi efektif.
“Enggak ada lagi egosektoral, ego-kementerian, ego-lembaga, ego-kedaerahan, apalagi jalan sendiri-sendiri. Saya kira ini sudah harus kita hilangkan,” tegas Presiden.
Dukungan TNI-Polri, menurut Presiden, terutama dalam kedisiplinan di masyarakat terutama untuk area-area publik yang berisiko, diharapkan betul-betul terus dijaga dalam hal ini.
Pada bagian akhir, Presiden minta disiapkan sebuah terobosan agar ada sesuatu baru lagi yang dikerjakan bersama-sama.
“Dan memberikan efek besar pada masyarakat untuk betul-betul kita mematuhi protokol kesehatan yang ada,” pungkas Presiden. (*)