GridHot.ID - Palestina telah puluhan tahun berkonflik dengan Israel.
Ekonominya pun tak stabil.
Oleh karenanya, Palestina banyak mengandalkan bantuan internasional untuk menggerakkan roda ekonominya.
Selain itu, dengan banyaknya wilayah yang diduduki Israel, warga Palestina juga sangat bergantung pada Israel. Wilayah Palestina kini hanya menyisakan Jalur Gaza dan Tepi Barat, itu sebagian wilayahnya juga dikuasai Israel.
Selain dari donasi asing, warga Palestina menggantungkan hidup dengan bekerja di sejumlah lahan industri, pertanian, dan perkebunan, serta sektor konstruksi. Banyak di antaranya merupakan perusahaan milik Israel.
Di Jalur Gaza, sebagian kecil penduduknya berprofesi sebagai nelayan.
Kurangnya sumbangan dari negara donatur juga semakin mencekik perekonomian Palestina.
Keadaannya bertambah parah karena Israel melarang impor barang-barang ke Gaza yang dianggapnya bisa digunakan untuk keperluan militer.
Selain itu, dalam perdagangan ekspor impor, Israel juga sangat mendominasi ekonomi Palestina.
Tel Aviv adalah partner dagang utama Palestina yang menyumbang 80 persen dari ekspor Palestina.
Lalu, bagaimana kondisi ekonomi di Palestina setelah pandemi virus corona (Covid-19)?
Mengutip laporan dari Bank Dunia yang dirilis Juni 2020, pandemi Covid-19 membuat ekonomi Palestina sangat terpukul.
Tahun lalu saja, pertumbuhan ekonomi di negara itu hanya 1 persen. Lalu, pada tahun 2020, ekonomi Palestina diprediksi akan terkontraksi setidaknya 7,6 persen.
Palestina bisa mengalami dampak lebih buruk lagi seandainya Israel terus mencaplok wilayahnya di Tepi Barat.
Bahkan, kontraksi ekonomi pada tahun ini bisa lebih parah, yakni mencapai 11 persen jika otoritas Palestina lambat melakukan penanganan.
"Dengan adanya pandemi Covid-19 di bulan ketiga, ini akan memengaruhi kehidupan dan mata pencarian orang Palestina. Otoritas Palestina sendiri telah berupaya keras untuk menanggulangi pandemi," jelas Direktur Bank Dunia untuk Tepi Barat dan Gaza, Kanthan Shankar, seperti dikutip, Senin (27/7/2020).
"Namun, di sisi lain, donasi dari luar juga terus menyusut dan terbatasnya instrumen ekonomi. Kondisi ini membuat pemerintah dalam kondisi sulit untuk melindungi ekonomi warganya," kata dia lagi.
Yang lebih mencolok adalah tingkat pengangguran kaum muda Palestina yang berada di level 38 persen.
Angka pengangguran ini sangat mengkhawatirkan, jauh di bawah rata-rata negara kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.
Dengan kondisi sulit seperti sekarang yang ditambah dengan semakin intensifnya blokade Israel, tumbuhnya ekonomi digital diharapkan bisa mengurangi kesenjangan ekonomi di Palestina.
Ekonomi digital dapat mengatasi hambatan geografis, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lebih banyak tenaga kerja bagi warga Palestina," terang Shankar.
Di Palestina, mulai banyak bermunculan startup yang didirikan pemuda-pemuda Palestina. Populasi kaum muda yang banyak dan melek internet membuat ekonomi digital cukup berkembang di negara itu.
"Namun, warga Palestina harus dapat mengakses sumber daya yang sama dengan tetangga mereka. Mereka juga harus dapat membangun infrastruktur digital sesegera mungkin," ungkap Shankar.
Jaringan internet di Palestina bisa dibilang cukup tertinggal.
Saat negara lain mulai mengembangkan spektrum 5G, wilayah Tepi Barat masih didominasi jaringan 3G, bahkan 2G di Gaza.
Sementara akses layanan 4G banyak didapatkan di wilayah yang berdekatan dengan Israel.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Penasaran seperti Apa Kondisi Ekonomi Palestina?"
(*)