Find Us On Social Media :

Senggol Menkopolhukam, Veronica Koman Sebut Penagihan Beasiswa Sebagai Upaya Kriminalisasi, Borok Sang Buron Interpol Kini Dibongkar LPDP

Ejek Pemerintah Indonesia yang Disebut Ingin 'Bungkam' Dirinya, Borok Veronica Koman Malah Dibongkar dengan Gamblang oleh LPDP

"VKL lulus pada Juli 2019 dan baru melaporkan kelulusan pada aplikasi sistem monitoring dan evaluasi LPDP pada tanggal 23 September 2019 namun belum disampaikan secara lengkap," jelas mereka.

Di dalam keterangan tertulis tersebut lebih lanjut dijelaskan, setiap penerima beasiswa LPDP yang sudah menyelesaikan studi diwajibkan untuk kembali dan berkontribusi di Indonesia.

Hal tersebut tercantum di dalam Pasal kewajiban kembali dan kontribusi untuk Indonesia pada kontrak perjanjian.

Baca Juga: Nyalakan Tanda Bahaya Bagi TNI-Polri, Veronica Koman Keceplosan Sebut Posisi Pasukan KKB Papua, Sang Buronan Negara: 33 Kodap Sudah Berkumpul di Tembagapura

Selain itu, ketentuan tersebut juga ada di dalam surat pernyataan bersedia kembali ke Indonesia ketika melakukan pendaftaran.

"Apabila alumni tidak kembali ke Indonesia, terdapat kewajiban pengembalian dana beasiswa," jelas LPDP.

Secara lebih rinci LPDP menjelaskan, sanksi pengembalian dana beasiswa LPDP kepada Veronica Koman diberikan pada 24 Agustus melalui Surat Keputusan Direktur Utama.

Baca Juga: Masih Jadi Buronan Polisi, Veronica Koman Tak Gentar Suarakan Konflik di Tanah Papua, Lantang Sebut Warga Tembagapura Mengungsi Lantaran Terjepit Situasi: Mereka Trauma Jadi Salah Sasaran Aparat, Bukan Karena Teror OPM

Pada tanggal 22 November 2019, telah diterbitkan Surat Penagihan Pertama kepada Veronica Koman.

Pada tanggal 15 Februari 2020, Veronica mengajukan metode pengembalian dana beasiswa dengan cicilan 12 kali dan telah menyampaikan ke kas negara sebesar Rp 64,5 juta sebagai cicilan pertama pada April 2020 lalu.

"Cicilan selanjutnya belum dibayarkan hingga diterbitkannya surat penagihan terakhir pada tanggal 15 Juli 2020. Jika belum dipenuhi VKL hingga batas waktu tertulis, maka penagihan selanjutnya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia," tulis LPDP. (*)