Laporan Wartawan GridHot, Desy Kurniasari
GridHot.ID - Seolah tunjukkan taringnya, dalam 2 pekan terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap 2 menteri Jokowi terkait kasus korupsi.
Masing-masing menteri tersebut ialah Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, dan Menteri Sosial, Juliari P Batubara.
Adapun Edhy Prabowo diduga terlibat dalam kasus korupsi benih lobster, sedangkan Juliari Batubara diduga terlibat dalam kasus korupsi bantuan sosial covid-19.
Melansir Kompas TV, enteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap KPK pada Rabu (25/11/2020) pukul 01.00 WIB dini hari.
Petugas KPK menjemput Edhy Prabowo di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta sepulangnya Edhy Prabowo dari kunjungan kerja di Amerika Serikat.
Edhy Prabowo tiba di Bandara Soekarno Hatta menggunakan pesawat All Nippon Airways dengan nomor penerbangan NH 835.
Penjemputan Menteri Edhy Prabowo dipimpin langsung oleh penyidik senior Novel Baswedan terkait dugaan kasus korupsi benur atau ekspor benih lobster.
Kini, KPK menetapkan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka dugaan kasus suap pengadaan barang atau jasa terkait bantuan sosial (bansos) virus Corona (COVID-19). Juliari menyerahkan diri ke KPK pada Minggu hari ini (6/12/2020).
Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat (5/12/2020) dini hari.
KPK menetapkan 5 orang pejabat dalam Kementerian Sosial termasuk Mensos Juliari Batubara.
“KPK menetapkan 5 orang tersangka. Sebagai penerima JPB, MJS dan AW. Kemudian sebagai pemberi AIM dan HS,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers, Minggu (6/12/2012) dini hari.
Mensos Juliari Batubara pun menyerahkan diri ke KPK pada minggu dini hari sekitar pukul 02.45 WIB.
Dilansir dari TribunJabar.id, dua menteri ditetapkan sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin Komjen Firli Bahuri. Atas prestasi itu, KPK pun patut diacungi jempol.
Hal ini tentu membuat pejabat korup yang lain, merasa terancam. Demikian dikatakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane.
"IPW menilai, tentu tak mudah untuk meringkus dua menteri yang sangat dekat dengan kekuasaan. Tapi sebagai jenderal bintang tiga Polri, Firli sudah membuktikan bahwa dirinya bisa," kata Neta kepada Warta Kota, Minggu (6/12/2020).
"Sebab kinerja Firli akan membuat para pejabat lain yang korup 'makin ngeri-ngeri sedap'," katanya.
Sebab Menteri Kelautan dan Perikanan yang notabene orang dekatnya Prabowo Subianto, tokoh oposisi yang sudah merapat ke Presiden Jokowi berhasil diringkus Firli.
"Lalu yang kedua, Menteri Sosial yang notabene orang dekatnya Ketua Umum PDIP Megawati," ujarnya.
Kasus ditangkapnya dua menteri Jokowi dalam satu pekan terakhir ini, menurut Neta, juga menunjukkan bahwa presiden Jokowi sudah melakukan kesalahan besar dalam memilih para pembantunya.
"Di saat bangsa ini sedang kesulitan dan kesusahan menghadapi pandemi Covid-19, dan saat rakyat serba kekurangan, kok ya kedua menteri Jokowi itu tega-teganya melakukan aksi korupsi gila-gilaan," ucapnya.
"Dan hasilnya ternyata dibuat untuk berfoya-foya membeli barang-barang branded. Bagaimana pun aksi ini tidak bisa ditolerir. Kedua menteri Jokowi itu perlu dijatuhi hukuman mati," lanjut Neta.
Kesalahan Jokowi dalam memilih menteri kabinet ini, kata Neta, sebenarnya sudah terlihat di tahun pertama kepemimpinannya di periode kedua.
"Bahkan Jokowi berencana me-reshuffle kabinetnya tapi selalu batal hingga kedua menterinya ditangkap KPK," ujar Neta.
Artinya, tambah Neta, jika Jokowi tak segera me-reshuffle kabinetnya dikhawatirkan akan makin banyak menteri Jokowi yang ditangkap KPK.
Baca Juga: Presiden Jokowi Pernah Minta Penegak Hukum 'Gigit Keras' Pejabat yang Korupsi Dana Covid-19
"IPW sendiri memberi apresiasi terhadap kerja KPK dalam menciduk kedua menteri Jokowi ini," ujarnya.
Sehingga diharapkan KPK makin lebih agresif lagi memburu menteri-menteri Jokowi yang melakukan aksi korupsi, sehingga publik tahu persis seperti apa moralitas dan mentalitas aparatur pemerintah di era kedua kepimpinan Jokowi ini.
"IPW berkeyakinan jika KPK dan pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman mati kepada menteri kelautan dan menteri sosial tersebut, rakyat akan mendukungnya," ujar Neta. (*)