Gridhot.ID - Anggota Komisi I DPR RI Hillary Brigitta Lasut kembali menjadi sorotan publik.
Usai dikritik karena mengirimkan surat kepada KSAD meminta bantuan pengamanan dari TNI, kini Hillary menyebut bahwa anggota dewan memiliki kedudukan yang setara dengan presiden.
Anggota DPR termuda itu menilai tak ada yang salah apabila anggota dewan sekaligus artis Mulan Jameela melakukan karantina mandiri di rumah setelah tiba dari luar negeri.
"Dilihat dari sudut pandang hukum, DPR itu setara presiden kalau dalam pembagian kekuasaan, tidak masuk akal dan tidak etis kalau presiden karantina di Istana Bogor terus DPR RI karantina di Wisma Atlet," kata Hillary dalam keterangan tertulis, Senin (13/12/2021).
Sebelumnya, kabar Mulan Jameela dan Ahmad Dhani tak menjalani karantina kesehatan setelah bepergian dari Turki ramai diperbincangkan.
Polisi telah mengonfirmasi bahwa tidak ada pelanggaran karantina kesehatan yang dilakukan Mulan dan Dhani beserta keluarganya sepulang dari Turki.
Melansir Kompas.com, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Endra Zulpan mengatakan pejabat negara memang diperbolehkan menjalani karantina kesehatan di rumah.
Hal itu merujuk Addendum Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Adapun Mulan Jameela, istri Ahmad Dhani merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra.
"Karantina di rumah hanya diberikan kepada pejabat negara, karena istrinya Ahmad Dhani adalah anggota DPR RI. Ini termasuk kategori yang dapat kekhususan karantina di rumah," kata Zulpan, Senin (13/12/2021).
Namun, lanjut Zulpan, karantina itu dipantau oleh Satgas Covid-19.
"Ya memang ketentuannya begitu ya," kata Zulpan.
Melansir Kompas TV, menanggapi pernyataan Hillary, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar angkat bicara.
Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai ucapan Hillary merupakan pernyataan yang berlebihan.
"Itu over, over, enggak usah setara-setaraan lah, enggak usah istimewa-istimewaan lah," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/12/2021).
Muhaimin menuturkan semestinya tidak perlu ada keistimewaan yang diberikan bagi anggota dewan untuk karantina mandiri sepulang dari luar negeri.
Ketua Umum PKB itu pun mengusulkan agar seluruh masyarakat dapat menjalani karantina mandiri setelah pulang dari luar negeri. Dengan begitu, tidak hanya berlaku bagi pejabat publik.
"Sekarang yang penting (karantina) mandiri saja semua, bukan cuma DPR yang mandiri saja," ujar Muhaimin.
Muhaimin menyatakan demikian karena mengaku selama ini mendapat banyak keluhan dari masyarakat mengenai mahalnya biaya karantina di hotel.
Itu sebabnya Muhaimin lantas mengusulkan agar masyarakat umum juga diperbolehkan untuk melakukan karantina secara mandiri.
"Kalau bisa, sekarang daripada biaya mahal lebih baik karantina mandiri dengan kontrol, semua saja, semua, supaya tidak terlampau mahal," ucap Muhaimin.
Jika masyarakat umum dapat melakukan karantina mandiri, kata Muhaimin, maka tugas pemerintah selanjutnya hanya mengawasinya saja agar mereka tetap disiplin.
Muhaimin menjelaskan pengawasan oleh pemerintah itu dapat dilakukan menggunakan teknologi global positioning system (GPS) atau melakukan inspeksi mendadak.
"Jadi tidak hanya DPR ya, semua, kita usulkan kepada pemeirntah semua yang karantina adalah karantina mandiri, murah tapi kontrol ketat," ujar Muhaimin.
(*)