Utang yang menggunung ini diperparah dengan kinerja keuangan yang buruk dan banyaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme ( KKN). Ibaratnya, untuk bernapas pun sulit.
Menteri Pendayagunaan BUMN saat itu, Tanri Abeng, sampai turun gunung mencurahkan banyak perhatian supaya perusahaan negara itu jadi prioritas pertama untuk diselamatkan.
Tunjuk Robby Djohan jadi dirut
Langkah pertama yang dilakukannya ialah menunjuk Robby Djohan di pucuk pimpinan Garuda.
"Begitu saya duduk di sini, langsung saya tahu bahwa Garuda Indonesia harus diberi prioritas utama dari BUMN-BUMN lain. Kalau tidak, Garuda akan kolaps. Mungkin tiga atau empat bulan," tutur Tanri Abeng saat itu.
Hingga Agustus 1998, utang Garuda tercatat masih Rp 828 miliar ditambah 377 juta dollar AS kepada 50 bank pemerintah dan asing. Bila kurs dollar Rp 10.000, berarti total utangnya sekitar Rp 4,6 triliun.
Adapun piutangnya hanya Rp 2,7 triliun, berasal dari piutang agen/tiket, allowance para vendor, dan penggunaan jasa Garuda Maintenance Facility (GMF).
Keadaan jadi lebih gawat lagi mengingat sebagian besar pengeluaran dan investasi jangka panjang dibiayai dengan pinjaman jangka pendek. Dari utang tersebut, hanya Rp 346 miliar dan 53 juta dollar AS yang tercatat sebagai utang jangka panjang Garuda.
BUMN ini harus gali lubang tutup lubang mencari utang jangka panjang untuk menutupi utang jangka pendek. Namun, dalam kondisi ketika krisis kepercayaan dipertanyakan, sulit kiranya untuk memperoleh utang yang dicari tersebut.