Pilih Gabung Malaysia Seusai Perang, Negeri Sembilan Ternyata Malah Bergantung dan Takut Kepada Minangkabau, Punya Pemerintahan Sendiri Tapi Tak Mampu Usir Musuh Dalam Negeri

Ungkapan terakhir memiliki arti bahwa mereka menjadikan Minangkabau sebagai tempat mengadu atau tempat orang yang patut dijadikan "Yamtuan" atau Yang Dipertuan.

Sebelum memiliki raja dari Minangkabau, perpolitikan di Negeri Sembilan cukup panas.

Ada perebutan kekuasaan, termasuk oleh orang-orang Johor dan Bugis.

Baca Juga: Kapal China Bikin Jengkel Indonesia, Nyelonong Masuk Perairan Natuna, Kemenlu Sampai Layangkan Protes dan Panggil Dubes Tiongkok

Barulah pada sekitar 1773, setelah Negeri Sembilan terkatung-katung, Johor memperbolehkan mendatangkan putra mahkota dari kerajaan Pagaruyung Minangkabau untuk memerintah dan mengusir orang Bugis.

Raja Malewar atau Mahmud dari Minangkabau itu berkuasa dari 1773-1795 dan berhasil menegakkan hukum adat ala Minangkabau sekaligus mengusir orang Bugis dengan sukses.

Duo orang raja Pagaruyung lainnya yang dijemput ke Minangkabau sesudah Raja Malewar ialah Raja Hitam (1795-1808) dan Raja Malenggang Alam atau Raja Lenggang (1808-1824).

Baca Juga: Langsung Dijaring Petugas, TNI-Polri Buru Mobil Mewah yang Pakai Plat Nomor 'RFD' dan Sejenisnya, Ternyata Miliki Kode Rahasia yang Belum Banyak Orang Tau

Sebagai kerajaan yang otonom, Negeri Sembilan tentu memiliki raja dan pemerintahannya sendiri namun juga sering mendapat intervensi dari luar.

Pada 1965, ketika Federasi Malaya yang terbentuk setelah PD II bubar, mereka memerdekakan diri dari Inggris dan Negeri Sembilan menjadi salah satu dari negara bagian Malaysia.

Meskipun Negeri Sembilan saat ini sudah menjadi bagian dari sejarah, hubungan kesejarahannya dengan Minangkabau masih terpelihara.

Baca Juga: Diganjar Karma Usai Nekat Nyolong Ikan di Natuna dan Pakai Bendera Malaysia, Kapal Vietnam Justru Terbakar di Perairan Indonesia, KRI Tjiptadi-381 Berhasil Selamatkan ABK