Karantina Wilayah Tak Direstui Jokowi, Presiden Ngotot Daerah Harus Satu Jalur dengan Pemerintah Pusat: Tak Ada Kita Berpikiran untuk Lockdown

Jokowi menambahkan, saat ini pemerintah terus berupaya memastikan kebijakan pembatasan sosial berjalan dalam skala yang lebih besar, lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi.

"Sehingga tadi sudah saya sampaikan, bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," sambungnya.

Jokowi pun meminta jajarannya segera menyiapkan payung hukum untuk menjalankan pembatasan sosial skala besar ini sebagai pegangan bagi pemerintah daerah.

Baca Juga: Putar Otak Saat Sepi Job di Tengah Wabah Corona, Anang Hermansyah Lakukan Hal Ini di Rumah, Isi Waktu Luang dengan Kreativitas

"Segera disiapkan aturan pelaksanaan yang jelas sebagai panduan provinsi kabupaten dan kota sehingga mereka bisa bekerja," ucap Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sudah pernah menyampaikan larangan pemerintah daerah untuk melakukan lockdown dalam jumpa pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020) lalu.

Jokowi saat itu menegaskan, kebijakan lockdown hanya diambil oleh pemerintah pusat

Baca Juga: Paru-paru Tertutup Cairan Hingga Sakit Perut Luar Biasa, Begini Kondisi Tubuh Orang dengan yang Positif Virus Corona dari Hari ke Hari, Maut Mengintai Setiap Waktu!

"Kebijakan lockdown baik di tingkat nasional dan tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat.

Kebijakan ini tak boleh diambil oleh Pemda. Dan tak ada kita berpikiran untuk kebijakan lockdown," kata Presiden Jokowi.

Namun sejumlah daerah sudah menyatakan mengarantina wilayahnya. Antara lain, Kota Tasikmalaya, Tegal, dan Provinsi Papua.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Presiden Jokowi Kembali Tegaskan Karantina Wilayah Wewenang Pusat."