Karantina Wilayah Tak Direstui Jokowi, Presiden Ngotot Daerah Harus Satu Jalur dengan Pemerintah Pusat: Tak Ada Kita Berpikiran untuk Lockdown

Gridhot.ID - Karantina wilayah yang diterapkan di beberapa daerah sepertinya tak direstui pemerintah pusat.

Baru saja Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataannya mengenai karantina wilayah yang dilakukan oleh beberapa daerah.

Presiden Joko Widodo menegaskan karantina wilayah dalam rangka pencegahan virus corona Covid-19 adalah wewenang pemerintah pusat.

Baca Juga: Keluyuran ke Mall Pakai APD, 2 Orang Ini Tak Hanya Dituding Lebay, Tapi Juga Meresahkan, Pakar Kesehatan Beri Penjelasan

Oleh karena itu, pemerintah daerah tak bisa melakukan kebijakan tersebut.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 lewat video conference dari Istana Bogor, Senin (30/3/2020).

"Saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan, termasuk karantina wilayah, adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah," kata Presiden Jokowi.

Baca Juga: Batal Nikahi Pramugari, Komedian Ini Sekarang Kepincut Pengusaha Muda Beda Usia 14 Tahun, Pastikan Hubungan Akan Dibawa ke Jenjang Pernikahan

Sejumlah daerah sebelumnya sudah memutuskan untuk melakukan karantina wilayah atau local lockdown, seperti Tegal, Kota Tasikmalaya, Makassar dan Ciamis serta Provinsi Papua.

Jokowi tak menanggapi langsung kebijakan yang diambil daerah-daerah tersebut. Kendati demikian, ia meminta jajaran menterinya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan di pusat.

"Saya harap seluruh menteri memastikan pemerintah pusat dan daerah harus memiliki visi yang sama," kata dia.

Baca Juga: 'Kami Siap Bertempur di Garda Depan, Tapi Lindungi Peralatan Tempur Kami, Kalau Tidak Kami Mati'

Jokowi menambahkan, saat ini pemerintah terus berupaya memastikan kebijakan pembatasan sosial berjalan dalam skala yang lebih besar, lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi.

"Sehingga tadi sudah saya sampaikan, bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," sambungnya.

Jokowi pun meminta jajarannya segera menyiapkan payung hukum untuk menjalankan pembatasan sosial skala besar ini sebagai pegangan bagi pemerintah daerah.

Baca Juga: Putar Otak Saat Sepi Job di Tengah Wabah Corona, Anang Hermansyah Lakukan Hal Ini di Rumah, Isi Waktu Luang dengan Kreativitas

"Segera disiapkan aturan pelaksanaan yang jelas sebagai panduan provinsi kabupaten dan kota sehingga mereka bisa bekerja," ucap Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sudah pernah menyampaikan larangan pemerintah daerah untuk melakukan lockdown dalam jumpa pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020) lalu.

Jokowi saat itu menegaskan, kebijakan lockdown hanya diambil oleh pemerintah pusat

Baca Juga: Paru-paru Tertutup Cairan Hingga Sakit Perut Luar Biasa, Begini Kondisi Tubuh Orang dengan yang Positif Virus Corona dari Hari ke Hari, Maut Mengintai Setiap Waktu!

"Kebijakan lockdown baik di tingkat nasional dan tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat.

Kebijakan ini tak boleh diambil oleh Pemda. Dan tak ada kita berpikiran untuk kebijakan lockdown," kata Presiden Jokowi.

Namun sejumlah daerah sudah menyatakan mengarantina wilayahnya. Antara lain, Kota Tasikmalaya, Tegal, dan Provinsi Papua.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Presiden Jokowi Kembali Tegaskan Karantina Wilayah Wewenang Pusat."

(*)