Pancasila Dimaknai Satu Tarikan Napas, Menkopolhukan Tolak Mentah-mentah Usulan Ini, Mahfud MD: Saya Akan Mempertahankan

"(Usul) PDI-P lalu dijadikan usul inisiatif Baleg," tuturnya.

Ia mengatakan, Baleg DPR telah menerima berbagai masukan dan tanggapan terkait RUU HIP.

Baca Juga: Ironis, Dulu Jadi Pendiri Partai Bersatu hingga Membawanya Menang Pemilu 2018, Mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad Bersama Empat Politisi Lainnya Justru Didepak dari Partai

Salah satunya, soal TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme agar dicantumkan sebagai konsideran dalam RUU.

Menurut Awi, usul soal TAP MPRS XXV/1966 sudah disampaikan secara resmi dalam rapat pleno Baleg yang digelar 22 April, sebelum RUU HIP disahkan sebagai usul DPR.

Namun, dalam draf RUU HIP yang telah disusun dan beredar, TAP MPRS tentang larangan komunisme itu belum dicantumkan sebagai salah satu konsideran.

Baca Juga: Ayahnya Gugur Karena PKI, Putri Jenderal Achmad Yani Selalu Teringat Peristiwa Kelam Saat Memasuki Bulan September, Sampai Harus Sembunyi 20 Tahun di Desa Terpencil

Awi pun mengatakan, Fraksi PPP akan mendorong agar TAP MPRS itu dimasukkan dalam rumusan RUU HIP.

"Sudah diusulkan sejak awal, tapi kami kalah suara. Nanti ketika pembahasan dengan pemerintah kita gas lagi," tuturnya.

Dilansir Gridhot dari Antara, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan, pemerintah menolak jika ada usulan memeras Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila.

"Bagi pemerintah Pancasila adalah lima sila yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 dalam satu kesatuan paham," kata Mahfud saat Webinar di Jakarta, Sabtu (13/6/2020).

Baca Juga: Selama Ini Dianggap Pentolan, DN Aidit Nyatanya Bukan Apa-apa, Dua Sosok Inilah Dedengkot Asli PKI yang Terima Mandat Langsung dari Stalin