:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2021/11/06/webpnet-resizeimage-2021-11-0-20211106030112.jpg)
Melansir dari Asahi Shimbun, Jepang kini tengah mengupayakan pemisahan pulau-pulau dari bagian pulau Ishigaki yang padat untuk merampingkan praktik administrasi.
Hal itu termasuk dengan kepulauan Senkaku yang dengan tegas disebut sebagai bagian dari wilayah Jepang dalam Resolusi Dewan Kota Ishigaki.
"Mengubah penunjukan administrasi pada saat ini hanya dapat membuat perselisihan lebih rumit dan membawa lebih banyak risiko krisis," kata Li Haidong, seorang profesor di Institut Hubungan Internasional Universitas Hubungan Luar Negeri China kepada Global Times.
Memang krisis kedua negara mengenai sengketa kepulauan tersebut pernah terjadi sebelumnya termasuk tahun 2012 silam.
Saat itu, Jepang menasionalisasi pulau-pulau yang dimiliki secara pribadi untuk menangkal penjualan yang direncanakan gubernur Tokyo saat itu, seorang nasionalis garis keras yang dilaporkan berharap untuk mengembangkan pulau-pulau tersebut.
Rencana Jepang itu memicu protes jalanan besar dan sangat tidak biasa di seluruh China, di tengah gelombang sentimen nasionalis.
Demonstrasi berubah menjadi kekerasan ketika pengunjuk rasa melemparkan puing-puing ke Kedutaan Besar Jepang di Beijing, menggeledah toko-toko dan restoran-restoran Jepang dan menjungkirbalikkan mobil-mobil Jepang.
Sedang China mengklaim sejak tahun 1400-an, kepulauan tersebut sudah menjadi wilayah Tiongkok sebagai titik singgah bagi nelayan saat melaut.
Namun, Jepang tidak melihat jejak kontrol China atas pulau-pulau dalam survei 1885, sehingga secara resmi kepulauan tersebut sebagai wilayah berdaulat Jepang pada tahun 1895.
