Kadali Timor Leste yang Miskin, Australia Tega Sedot Rp 43 Miliar per Minggu dari Ladang Minyak Bayu Undan, Kongkalikong dengan Perjanjian Ini

Gridhot.ID- Meski cadangan minyak melimpah, Timor Leste menjadi salah satu negara termiskin di dunia.

Salah satu penyebab Timor Leste miskin karena kekayaannya dikeruk oleh negara tetangga, Australia.

Australia dituduh "menyedot" jutaan dolar per bulan dari pendapatan minyak yang seharusnya menjadi milik Timor Leste.

Hal itu terjadi karena pemerintah belum meratifikasi perjanjian perbatasan laut.

Melansir The Guardian (15/4/2019), pendapatan yang diambil sejak penandatanganan perjanjian berjumlah lebih dari bantuan Australia yang telah diberikan kepada Timor Leste, dan lebih besar dari yang dibelanjakan Timor Leste untuk kesehatan dalam satu tahun.

Perjanjian bersejarah, yang ditandatangani di PBB pada Maret 2018, membatasi perbatasan maritim permanen untuk menutupGap Timor, dan menetapkan wilayah "rezim khusus" untuk berbagi ladang gas bernilai miliaran dolar yang belum dimanfaatkan di Laut Timor.

Perbatasan baru tersebut mengkonfirmasi beberapa bekas ladang dan ladang operasional berada di wilayah Timor Leste, meski Australia telah mengambil untung selama beberapa dekade.

Pada saat penandatanganan, Australia bersikeras bahwa perjanjian itu tidak akan berlaku sampai kedua negara meratifikasinya.

Namun, pemerintah Australia kini gagal meratifikasi kesepakatan itu sebelum pengumuman pemilihan federal tahun itu.

Kritikus menyalahkan ini pada "disfungsi" pemerintah Koalisi dan parlemen ke-45.

Penundaan tersebut berarti Australia terus menarik keuntungan dari ladang gas dan minyak Bayu-Undan, yang sebelumnya telah dibagi 90-10 tetapi dikonfirmasi oleh perjanjian tersebut telah menjadi milik sepenuhnya Timor Leste.

Perkiraan bervariasi antara $ 350.000 (Rp 5,2 miliar) dan $ 2,9 juta (Rp 43,3 miliar) per minggu yang ditarik Australia dengan terus mengklaim 10% dari pendapatan ladang gas dan minyak Bayu-Undan.

"Ini sangat memalukan jika menyangkut salah satu tetangga termiskin kami," kata Steve Bracks, mantan perdana menteri Victoria dan pendiri proyek pemerintahan Timor Leste.

"Mereka ditolak uang itu karena disfungsi pemerintah Australia dan desakan bahwa parlemen perlu meratifikasi perjanjian itu," tambahnya.

Timor Leste adalah negara dengan ketergantungan minyak terbesar kedua di dunia tetapi cadangannya diperkirakan akan habis terlebih dahulu.

Pemerintah berusaha keras untuk mendiversifikasi ekonominya dan mencegah krisis kehilangan 90% bagian dari anggaran tahunannya yang berasal dari Dana Perminyakan terutama keuntungan Bayu-Undan.

Bracks, yang juga sesekali menjadi penasihat Timor Leste, meminta partai politik utama Australia untuk berkomitmen membayar kembali uang yang dikumpulkan sejak Maret 2018 ketika perjanjian itu ditandatangani.

Menteri Luar Negeri, Marise Payne, tidak mengatakan apakah pemerintah Koalisi yang terpilih kembali akan membayar kembali uang itu.

Namun, dia mengatakan kedua negara sedang bekerja untuk menyelesaikan pengaturan yang diperlukan.

"Pemerintah Koalisi mengajukan tahap pertama undang-undang di parlemen tahun lalu dan komite ekonomi Senat merekomendasikan pada 8 Februari bahwa itu disahkan," kata Payne.

"Pekerjaan sedang dilakukan untuk tahap kedua dari undang-undang, yang akan diselesaikan setelah negosiasi tentang pengaturan transisi yang ekstensif dengan perusahaan yang terkena dampak telah diselesaikan."

Namun, Bracks mengatakan bahwa tidak perlu untuk memungkinkan Timor Leste menerima pendapatan yang menjadi haknya.

"Di bawah perintah eksekutif mereka bisa saja melanjutkan (dengan pengaturan baru) tetapi sebaliknya Australia bersikeras parlemen kedua negara meratifikasi ini," katanya.

L'ao Hamutuk, sebuah organisasiHAM yang berbasis di Dili, mengatakan kedua negara dapat meratifikasi perjanjian itu pada Agustus 2019 ketika parlemen baru Timor Leste mulai duduk dan ketika komite pemilihan bersama Australia pada perjanjian itu menerbitkan laporannya.

"Tetapi dalam tujuh bulan ke depan Australia menerima US $ 44 juta dari Bayu-Undan," kata Charles Scheiner, dari L'ao Hamutuk.

"Jika ratifikasi tidak terjadi hingga akhir Juli 2019 (tanggal duduk berikutnya setelah pemilihan federal Australia), ini akan meningkat menjadi sekitar US $ 76 juta."

"Jika perjanjian itu segera diratifikasi, pendapatan Bayu-Undan yang tidak lagi disedot oleh Australia akan menutupi biaya kesehatan seluruh penduduk Timor."

Perjanjian tersebut mengakhiri proses negosiasi selama beberapa dekade yang mencakup Australia memata-matai perwakilan Timor Leste, dan pengungkapan bahwa Australia berturut-turut didorong oleh keinginan akan sumber daya ketika memutuskan untuk melegitimasi invasi Indonesia ke Timor Leste.

Bracks menuduh pemerintah terus mengaburkan dan bersikeras pada pengaturan sebelumnya yang "ditempa di bawah spionase industri".

L'ao Hamutuk memperkirakan tahun 2018 bahwa Australia telah mengambil miliaran dolar pendapatan selama beberapa dekade sehingga negosiasi berlanjut.

Uang yang seharusnya menjadi milik Timor Leste dan yang belum diminta kembali oleh negara pulau kecil itu dalam apa yang disebut Bracks sebagai "tindakan niat baik".

Tahun 2018, seorang sumber diplomatik Timor mengatakan kepada Guardian bahwa Timor Leste tidak mungkin untuk mendorong kompensasi karena kemurahan hati Australia selama "masa-masa sulit", tetapi menambahkan: "Jika Australia ingin memberikannya kepada Timor, maka itu akan menyenangkan."

Bracks mengatakan bahwa "dengan alasan yang adil" itu harus dibayar kembali, tapi Timor Leste tidak meminta untuk itu, sehingga Australia akan terus mendapatkan pendapatan dari Bayu-Undan bahkan lebih keterlaluan.

Artikel ini telah tayang di Intisari Online dengan judul: "Teganya Australia, Sedot Rp43 Miliar per Minggu dari Ladang Minyak Timor Leste yang Miskin, Kongkalingkong dengan Perjanjian Ini."

(*)