Menurut Nihayatul, semestinya ada perwakilan DPR sebagai representasi rakyat. Namun, tidak ada anggota DPR yang menerima undangan vaksin perdana.
"Oke tidak Komisi IX. Tapi perwakilan DPR saja, tidak ada pimpinan DPR. Misal Ibu Puan (Puan Maharani) dan jajarannya, tidak ada," ujar Nihayatul.
Selain itu, ia merasa Komisi IX tidak dilibatkan Kemenkes dalam berbagai program sosialiasi vaksinasi Covid-19.
Menurut Nihayatul, Kemenkes bisa bekerja sama dengan para anggota Dewan yang memiliki konstituen di daerah-daerah.
"Ini belum dihitung. Jadi saya pikir teman-teman ini bisa menggerakkan," katanya.
"Kami jadi bertanya, kami merasa, saya lihat (tayangan) live (televisi), ya ampun kok kami jadi cuma bagian tanda tangan anggaran. Bagian stempel," imbuh politikus PKB itu.
(*)
Source | : | Kompas.com,Antara |
Penulis | : | Candra Mega Sari |
Editor | : | Candra Mega Sari |
Komentar