Junta Militer Makin Ganas Lancarkan Kudeta, Amerika Kini Tak Segan Lagi Turun Tangan, Blokir Akses Kementerian dan Bisnis Militer Myanmar

Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Kamis (4/3/2021) mengumumkan langkah-langkah baru untuk menghukum militer Myanmar atas kudeta 1 Februari, dengan cara memblokir Kementerian Pertahanan dan Dalam Negeri serta konglomerat militer tingkat elite dari jenis perdagangan tertentu.

Baca Juga: Atlet Kalah Netizen Bertindak, Akun GothamChess Jadi Sasaran Keganasan Warganet Indonesia Usai Blokir Dewa Kipas: Tolong Berhenti Menyerang Kami

AS juga telah menerapkan pembatasan kontrol ekspor, mengharuskan pemasoknya di AS untuk mencari lisensi AS yang sulit diperoleh untuk mengirimkan barang-barang tertentu.

Tindakan itu diambil sebagai tanggapan atas tindakan brutal militer Myanmar yang semakin intensif terhadap demonstran damai yang menentang pengambilalihan kekuasaan dari pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, yang telah memenangkan pemilu nasional padaNovember lalu.

“Amerika Serikat tidak akan mengizinkan militer Myanmar untuk terus mendapat manfaat dari akses ke banyak barang atau produk,” kata Departemen Perdagangan dalam sebuah pernyataan pada Kamis (4/3/2021) waktu setempat, seperti dilansir Reuters, Jumat (5/3/2021).

Baca Juga: Jadi Fans Berat Andin, Inul Daratista Tak Terima Akting Amanda Manopo Diremehkan Barbie Kumalasari, Istri Adam Suseno Sindir Halus Mantan Galih Ginanjar

"Pemerintah AS akan terus menuntut pertanggungjawaban para aktorkudeta yang atas tindakan mereka."

Departemen Perdagangan menambahkan bahwa pihaknya sedang meninjau tindakan-tindakan penting lainnya.

Dua konglomerat yang diidentifikasi - Myanmar Economic Corporation dan Myanmar Economic Holdings Limited - adalah di antara mereka yang digunakan oleh militer untuk mengendalikan gelombang besar ekonomi Myanmar melalui perusahaan induk dan anak perusahaan mereka, dengan minat mulai dari bir dan rokok hingga telekomunikasi, ban, pertambangan dan real estat.

Kelompok advokasiJustice for Myanmarmengatakan pada hari Selasa, bahwa Kementerian Dalam Negeri, yang memerintahkan polisi, telah membeli teknologi dari perusahaan-perusahaan Amerika yang sedang digunakan untuk pengawasan media sosial, di antara kegunaan lainnya.

Yadanar Maung, seorang juru bicara kelompok itu, memuji langkah-langkah itu tetapi mendesak lebih banyak lagi tindakan lagi, termasuk tindakan serupa terhadap Kementerian Transportasi dan Komunikasi, yang katanya digunakan "sebagai penutup jendela (window dressing) bagi pasukan militer dan keamanan untuk memperoleh teknologi untuk pengawasan dan penindasan."

Baca Juga: Perjuangan Sri Mulyani Belum Berakhir, Meski Bambang Trihatmodjo Resmi Dicekal Negara, Tangan Kanan Sang Menteri Bongkar Strateginya untuk Tagih Utang Putra Cendana ke Negara