Dunia Bisa Tenang, Tiongkok Diramal Tak Akan Picu Bentrokan Militer di Laut China Selatan Selama 5 Tahun ke Depan, Bagaimana dengan Amerika?

GridHot.ID -Laut China Selatan atau Laut Natuna Utara merupakan laut tepi, bagian dari Samudra Pasifik, yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan.

Mengutip Wikipedia, laut ini memiliki potensi strategis yang besar karena sepertiga kapal di dunia melintasinya.

Laut ini juga memiliki kekayaan makhluk hidup yang mampu menopang kebutuhan pangan jutaan orang di Asia Tenggara sekaligus cadangan minyak dan gas alam yang besar.

Terkait situasi di Laut China Selatan, seorang pakar politik internasional memperkirakan, China tidak akan memicu bentrokan militer di sana dalam lima tahun ke depan.

Baca Juga: Tiongkok Makin Ngelunjak, Kepungan Militer AS Cuma Dianggap Angin Lalu, Seenak Jidat Gelar Uji Coba Rudal di Laut China Selatan

Mengutip Kontan.co.id, pakar China Imogen Page-Jarrett menjelaskan China memang telah memanfaatkan pandemi untuk meningkatkan cengkeramannya di Laut China Selatan dan meningkatkan aktivitas jahat di wilayah Himalaya dengan India yang memicu kekhawatiran Perang Dunia ke-3 karena rezim Komunis secara agresif untuk menegaskan dominasi globalnya.

Namun dia mengatakan, proyeksi menunjukkan tidak akan ada konflik di daerah tersebut selama lima tahun ke depan.

"Perkiraan inti kami adalah bahwa China dan AS tidak mencari konflik militer langsung. Meskipun kami memprediksi kedua negara akan melanjutkan latihan militer, ini sebagian besar adalah unjuk kekuatan," jelas Page-Jarrett kepada Express.co.uk.

Baca Juga: Gara-gara Komentar Pedas Ini, Bill Gates Bisa-bisa Terjerat dalam Konflik Panas Amerika Serikat Lawan China, Sang Biliuner Sebut Ada Masalah Besar yang Ancam Dunia Setelah Covid-19

Dia menambahkan, "Kami memperkirakan hingga periode lima tahun ke depan. Sehingga dalam periode ini, kami tidak mengharapkan adanya konflik antara China dan negara-negara Asia Tenggara atau China dan AS."

Presiden Xi Jinping mengklaim China memiliki hak kepemilikan bersejarah atas hampir seluruh Laut China Selatan, meskipun putusan arbitrase internasional 2016 mengatakan klaim Beijing tidak memiliki dasar hukum di bawah hukum internasional.