"Katanya, hanya berdemonstrasi dengan bendera Bintang Kejora buatan sendiri pada hari nasionalnya, hari ketika orang Papua Barat dan orang-orang di seluruh dunia mengekspresikan penentangan damai terhadap pemerintahan kolonial Indonesia."
"Indonesia telah meningkatkan penindasan mereka karena orang Papua Barat telah menolak pembaruan Otonomi Khusus dan rencana Indonesia untuk membagi negara kita menjadi lima provinsi," tegas Benny Wenda .
Benny Wenda menambahkan, orang Papua Barat tidak menginginkan skema kolonial ini.
Lebih dari 600.000 dari mereka menandatangani petisi menentang Otonomi Khusus, dan ribuan orang turun ke jalan untuk memprotes penerapannya.
Selain itu, Benny Wenda menilai, bahkan Gubernur Papua Barat Lukas Enembe dan MPR, keduanya dilantik oleh Jakarta, telah menolak rencana Indonesia.
"Dalam protes lain pada hari Jumat 3 Juni, orang Papua Barat akan kembali turun ke jalan dengan damai untuk menolak rencana pemisahan Indonesia."
"Orang Papua akan terus memprotes, Indonesia harus menyadari bahwa mereka tidak bisa memaksa rakyat saya untuk menerima Otonomi Khusus, bahkan di bawah todongan senjata."
"Itu kebijakan Jakarta, bukan kebijakan Papua Barat," beber Benny Wenda.
Lebih lanjut Benny Wenda menyatakan, Indonesia mencoba untuk memaksakan melalui Otonomi Khusus dan rencana pembagian, itu juga mengalihkan perhatian dari meningkatnya tekanan internasional untuk kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Papua Barat.
"Sebanyak 84 negara, dari Komisi Uni Eropa, Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (OACPS) kini telah menyerukan agar Indonesia berhenti memblokir kunjungan PBB," sebut Benny Wenda.
Untuk diketahui, Benny Wenda merupakan tokoh pro kemerdekaan Papua.