Laporan Wartawan Gridhot, Desy Kurniasari
Gridhot.ID - Rencananya, sebanyak 575 anggota DPR RI akan melakukan tes cepat atau rapid test Covid-19.
Rapid test akan dilaksanakan di Kompleks Rumah Jabatan di Kalibata, Jakarta dan Ulujami, Tangerang Selatan pada Kamis (26/3).
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, di Jakarta, Senin (23/3/2020) kemarin.
Melansir ANTARA, pihaknya masih menunggu kedatangan alat rapid test tersebut.
"Kami masih menunggu alatnya, besok (Selasa, 24/3) baru sampai di DPR. Karena itu diperkirakan 'rapid test' dilakukan sekitar Kamis (26/3) atau Jumat (27/3)," kata Indra, saat dihubungi para wartawan di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan seluruh anggota DPR akan melaksanakan tes cepat tersebut dan diprioritaskan kepada yang berisiko tinggi, yaitu berusia di atas 50 tahun.
Menurut dia, semua anggota DPR RI ingin memastikan dirinya dan keluarganya terbebas dan tidak terpapar dari COVID-19.
"Kan semua ingin tahu dengan sekarang episentrumnya bukan lagi di masyarakat, dimana-mana pusat-pusat pemerintahan juga terkena dan mereka juga ingin memastikan," ujarnya pula.
Indra mengatakan tes cepat tersebut merupakan hasil sumbangan pimpinan dan anggota DPR RI, sehingga tidak ada biaya khusus yang dikeluarkan Kesekjenan DPR RI.
Menurut dia, dalam melakukan tes cepat tersebut akan dilakukan empat orang dokter dan tenaga medis dari internal DPR.
"Ada empat dokter dan empat paramedis. Akan dilakukan di ruang serbaguna di Kompleks Kalibata dan Ulujami, mereka tidak dikumpulkan namun diberikan jadwal untuk lakukan tes," katanya pula.
Indra mengatakan kalau dari hasil tes cepat itu menunjukkan negatif, maka langsung dirujuk ke beberapa rumah sakit untuk divaksin antiflu dan anti-pneumonia.
Menurut dia lagi, kalau ada yang ditemukan positif COVID-19 langsung dirujuk ke RS rujukan COVID-19 untuk ditangani sesuai prosedur penanganan virus tersebut.
Namun, tampaknya tidak semua orang menyetujui rencana tersebut.
Dilansir dari Tribunjakarta.com, Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, meminta rencana tersebut dibatalkan.
Atau setidaknya diprioritaskan hanya untuk anggota yang terindikasi sakit dalam pemeriksaan awal.
"Kami menerima informasi tersebut dan Fraksi PKS menyatakan sikap meminta Sekjen DPR membatalkan atau setidaknya diprioritaskan hanya untuk yang punya gejala sakit. Tidak elok di tengah kondisi saat ini dimana tenaga medis dan rakyat lebih membutuhkan ada pengadaan rapid test khusus anggota DPR dan keluarganya," kata Jazuli.
Anggota Komisi I DPR ini meminta tidak ada perbedaan perlakuan antara anggota DPR dan kelurganya dengan masyarakat pada umumnya. Protokol kesehatan tentu diberlakukan di Komplek DPR baik di kantor maupun rumah dinas.
Tapi untuk tes corona cukup diprioritaskan kepada anggota yang memang terindikasi sakit.
Anggota dan keluarga yang mengalami gejala sakit tentu harus istirahat dan mengkarantina diri di rumah atau berkonsultasi dengan dokter atau rumah sakit.
Jazuli pun menegaskan kembali bahwa Fraksi PKS tidak menyetujui jika diadakan rapid test kepada seluruh anggota DPR dan keluarganya.
"Intinya Fraksi PKS DPR tidak setuju jika diadakan tes corona kepada seluruh anggota DPR dan keluarganya," tuturnya.
Pun Ketua Fraksi PKS itu mengatakan bahwa seharusnya DPR lebih mengutamakan rakyat dan memprioritaskan kebutuhan tenaga medis.
"Di tengah kondisi seperti sekarang setiap anggota DPR harus mengutamakan rakyat, harus hadir bersama rakyat, dan memprioritaskan kebutuhan tenaga medis dan mereka yang terpapar langsung dalam menangani virus corona. Jika ada indikasi atau gejala sakit anggota DPR dan keluarganya bisa berkonsultasi pada dokter dan merujuk rumah sakit secara mandiri sebagaimana msyarakat umumnya," pungkas Jazuli.
Senada dengan Fraksi PKS, Fraksi PAN dan Partai Demokrat juga menolak rencana rapid test covid-19 bagi anggota DPR dan keluarganya tersebut.
Dilansir Gridhot dari Tribunnews.com, anggota Fraksi PAN Zainuddin Maliki mengatakan, PAN menilai keselamatan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar harus diutamakan dilakukan tes cepat corona atau covid-19.
Apalagi, kata Ibas, masyarakat di berbagai daerah saat ini masih kesulitan untuk mengikuti pemeriksaan tes virus corona.
“Dahulukan rakyat, karena mereka yang benar membutuhkan,” kata Ibas dalam keterangan persnya, Senin (23/3/2020) malam.
Ia menyebut, penolakan tersebut juga hasil pertimbangan rasa kemanusiaan, di saat banyak gugurnya tenaga medis yang merawat para pasien COVID-19.
“Intinya negara harus perhatikan keadilan untuk semua warga termasuk akses mendapatkan kepastian, perlindungan dan distribusi alat-alat kesehatan,” ucapnya.
Meski menolak, Ibas mengapresiasi, protokol corona yang dilakukan Setjen DPR selama ini. Namun, rencana pemeriksaan anggota dewan saat ini tidak tepat.
"Terpenting selamatkan rakyat. Itu perjuangan Demokrat,” ujar Ibas.(*)