"Pekerjaan sedang dilakukan untuk tahap kedua dari undang-undang, yang akan diselesaikan setelah negosiasi tentang pengaturan transisi yang ekstensif dengan perusahaan yang terkena dampak telah diselesaikan."
Namun, Bracks mengatakan bahwa tidak perlu untuk memungkinkan Timor Leste menerima pendapatan yang menjadi haknya.
"Di bawah perintah eksekutif mereka bisa saja melanjutkan (dengan pengaturan baru) tetapi sebaliknya Australia bersikeras parlemen kedua negara meratifikasi ini," katanya.
L'ao Hamutuk, sebuah organisasi HAM yang berbasis di Dili, mengatakan kedua negara dapat meratifikasi perjanjian itu pada Agustus 2019 ketika parlemen baru Timor Leste mulai duduk dan ketika komite pemilihan bersama Australia pada perjanjian itu menerbitkan laporannya.
"Tetapi dalam tujuh bulan ke depan Australia menerima US $ 44 juta dari Bayu-Undan," kata Charles Scheiner, dari L'ao Hamutuk.
"Jika ratifikasi tidak terjadi hingga akhir Juli 2019 (tanggal duduk berikutnya setelah pemilihan federal Australia), ini akan meningkat menjadi sekitar US $ 76 juta."
"Jika perjanjian itu segera diratifikasi, pendapatan Bayu-Undan yang tidak lagi disedot oleh Australia akan menutupi biaya kesehatan seluruh penduduk Timor."