Gridhot.ID - Presiden Jokowi mendapatkan suntikan pertama dari vaksin Covid-19 di Istana Merdeka, Rabu (13/1/2021).
Sejumlah pejabat dan tokoh juga turut menjalani vaksinasi perdana Covid-19 bersama Presiden Jokowi.
Mereka berasal dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari pejabat, tokoh agama, petugas kesehatan, perwakilan pengusaha, perwakilan guru, artis, buruh, hingga pedagang pasar.
Beberapa pejabat dan tokoh yang menerima suntikan vaksin perdana di antaranya Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Kyai Ishomuddin dari PBNU, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan artis Raffi Ahmad.
Selain itu, ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua PGRI Unifah Rasyidi, serta perwakikan dari PGI, KWI, PHDI, Permabudhi, dan Matakin.
Usai menjalani vaksinasi perdana, penerima vaksin Covid-19 akan kembali disuntik dosis kedua vaksin Sinovac pada 27 Januari 2021.
Meski sudah mendapatkan vaksin Covid-19, masyarakat harus tetap melaksanakan protokol kesehatan.
Hal itu sebagaimana disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, dr Reisa Broto Asmoro.
"Semua harus disiplin protokol kesehatan, termasuk yang sudah divaksinasi," ujar dr Reisa kepada Antara, Kamis (14/1/2020).
Sementara, Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengungkap kekecewaannya lantaran tidak ada perwakilan pimpinan atau anggota DPR yang menerima vaksin perdana, Rabu (13/1/2021).
Kata Nihayatul, pemerintah malah memberikan vaksin perdana kepada influencer yang disebut-sebut mewakili kalangan milenial.
"Kita di DPR tidak ada perwakilan satu pun. Kita kalah sama artis," kata Nihayatul dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta dikutip dari Kompas.com.
Menurut Nihayatul, semestinya ada perwakilan DPR sebagai representasi rakyat. Namun, tidak ada anggota DPR yang menerima undangan vaksin perdana.
"Oke tidak Komisi IX. Tapi perwakilan DPR saja, tidak ada pimpinan DPR. Misal Ibu Puan (Puan Maharani) dan jajarannya, tidak ada," ujar Nihayatul.
Selain itu, ia merasa Komisi IX tidak dilibatkan Kemenkes dalam berbagai program sosialiasi vaksinasi Covid-19.
Menurut Nihayatul, Kemenkes bisa bekerja sama dengan para anggota Dewan yang memiliki konstituen di daerah-daerah.
"Ini belum dihitung. Jadi saya pikir teman-teman ini bisa menggerakkan," katanya.
"Kami jadi bertanya, kami merasa, saya lihat (tayangan) live (televisi), ya ampun kok kami jadi cuma bagian tanda tangan anggaran. Bagian stempel," imbuh politikus PKB itu.
(*)