Selama bertahun-tahun, militer harus mandiri dan didorong untuk mengembangkan saham di perusahaan lokal guna mendanai operasi mereka.
Dilansir Al Jazeera, militer membentuk kapitalisme kroni dengan jenderal senior dan perwira, sehingga mampu mengamankan akses ke banyak sektor ekonomi di Myanmar.
Di beberapa daerah, hanya perusahaan militer dan afiliasinya yang diizinkan beroperasi.
Proses tersebut mendapatkan momentum dengan penjualan aset tahun 2011, membuat para jenderal dan keluarga mereka bisa memanfaatkan pembukaan ekonomi untuk mengamankan aset di sektor bisnis Myanmar.
"Ini benar-benar elit dan kroni bisnis yang diuntungkan dari pencurian besar-besaran sumber daya negara ini," kata Anna Roberts, direktur eksekutif Burma Campaign UK.
"Prajurit tidak mendapat keuntungan dan jelas rakyat biasa menderita karena uang yang seharusnya dibelanjakan untuk kesehatan dan pendidikan disalurkan untuk membeli peralatan militer," tambahnya.
Meskipun praktik itu tidak berjalan lagi, dua organisasi bisnis yang didirikan militer pada 1990an masih beroperasi hingga sekarang.
Kedua organisasi tersebut, yakni Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL).