Laporan ini muncul di tengah tindak kekerasan militer Myanmar terhadap komunitas Rohingya.
Melalui jaringan bisnis dan afiliasi milik konglomerat, PBB mengatakan Tatmadaw mampu "melindungi dirinya dari akuntabilitas dan pengawasan".
Rincian tentang struktur dan keuangan MEHL terungkap dalam dua laporan internal, satu diajukan oleh konglomerat pada Januari 2020, dan lainnya dibocorkan kelompok aktivis Justice for Burma dan Amnesty International.
Perusahaan besar dijalankan petinggi militer, termasuk beberapa petinggi kudeta yang saat ini menjabat.
Sekitar sepertiga dari semua pemegang saham adalah unit militer.
Sedangkan sisanya dimiliki oleh mantan personel Tatmadaw dan saat ini.(*)