Gridhot.ID - Beberapa instansi masih melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi peserta CPNS 2021.
Dilansir dari kompas.com, SKD CPNS 2021 terdiri dari tiga materi yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
TWK terdiri dari 30 soal.
TWK dimaksudkan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa Indonesia, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.
Tes tersebut mencakup sistem tata negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peran bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, serta kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar.
Melansir TribunJatteng.com, berikut contoh soal TWK CPNS 2021 Pilar Negara beserta kunci jawaban.
1. Proses amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR memiliki beberapa alasan utama di antaranya...
A. Pemanfaatan sumber daya alam yang kurang efektifB. Tingginya risiko konflik sosialC. Kurangnya kritik dan saran dari masyarakatD. Adanya dualisme fungsi lembaga negaraE. Kekuasaan presiden dominan dan cenderung bersifat personal
Jawaban: E
2. Makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama adalah...
A. Motivasi spiritualB Pernyataan kemerdekaanC. Motivasi terhadap kemerdekaanD. Tujuan cita-cita negaraE. Sususan negara
Jawaban: C
3. "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha KUasa..." adalah cuplikan pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang memiliki makna...
A. Momentum pernyataan kemerdekaanB. Kemerdekaan harus diisi oleh program pembangunanC. Kehidupan seimbang antara kebutuhan spiritual dan materielD. Motivasi luhur dan spiritual terhadap kemerdekaanE. Kemerdekaan adalah tujuan akhir negara Indonesia
Jawaban: D
4. Keterikatan antara hubungan pokok pikiran pertama pembukaan UUD 1945 terhadap pembangunan nasional adalah...
A. Pembangunan nasional didasarkan pada kekuatan spiritual yang luhurB. Pembangunan nasional harus dilakukan oleh segenap rakya IndonesiaC. Keberhasilan pembangunan harus didasarkan pada keadilan sosialD. Mengedepankan musyawarah mufakat dalam perumusan rencana pembangunan nasionalE. Adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga negara
Jawaban: E
5. Kesepakatan dasar dalam perubahan UUD 1945 dengan cara adendum, maksudnya...
A. Naskah baru menggantikan naskah asli sebelumnyaB. Naskah asli UUD 1945 digantikan dengan naskah perubahanC. Penggabungan antara naskah asli dengan naskah pembaruanD. Naskah asli UUD 1945 dipertahankan dan naskah pembaruan dilekatkan pada naskah asliE. Naskah asli diganbungkan dengan naskah pembaruan UUD 1945 ditambah dengan aturan-aturan peralihan
Jawaban: D
6. Secara konstitusional negara Indonesia dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan tentang...
A. Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republikB. Kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan UUC. Negara Indonesia adalah negara hukumD. Presiden memiliki kekuasaan eksekutifE. Bentuk susunan negara Indonesia adalah republik
Jawaban: C
7. Sistem pemerintahan sesuai dengan teori John Locke diterapkan di Indonesia dengan pembagian kekuasaan menjadi...
A. Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatifB. Kekuasaan legislatif, federatif, dan yudikatifC. Kekuasaan eksekutif, federatif, dan legislatifD. Kekuasaan eksaminatif, eksekutif, dan federatifE. Kekuasan eksaminatif federatif dan eksekutif
Jawaban: A
8. Sistematika UUD 1945 setelah perubahan adalah...
A. Pembukaan, batang tubuh, pasal-pasalB. Pembukaan, GBHN< batang tubuh, dan pasal-pasalC. Pembukaan dan pasal-pasalD. Pembukaan, pasal-pasal, aturan peralihanE. Pembukaan, ban-ban, dan ayat-ayat
Jawaban: C
9. Berikut ini yang bukan landasan yuridis untuk diadakan perubahan terhadap UUD 1945 adalah...
A. Pasal 3 UUD 1945B. Pasal 37 UUD 1945C. Tap MPR No. IX MPR/1999D. Tap MPR No. IX MPR/2000E. Tap MPR No. X MPR/2001
Jawaban: E
10. Perhatikan pernyataan berikut!
1. Perubahan dilaksanakan dengan adendum2. Mempertegas sistem presidensial3. Tidak mengubah pembukaan UUD 19454. Perubahan terhadap bentuk negara dapat dilakukan5. Harus sesuai dengan persetujuan DPR sebanyak 1/3 dari jumlah anggota
Pernyataan di atas yang termasuk sebagai aturan pokok dalam kaidah perubahan terhadap UUD 1945 adalah...
A. 1,2 dan 4B. 1, 2, 3, dan 4C. 1, 2, dan 3D. 2, 3, dan 4E. 3, 4, dan 5
Jawaban: C
11. Dalam sistem demokrasi Pancasila di Indonesia, lembaga negara yang berhak melakukan impeachment adalah...
A. DPRB. DPRDC. PresidenD. MKE. MPR
Jawaban: E
12. Pengertian terhadap konstitusi dapat diartikan secara luas dan sempit. Pengertian konstitusi Indonesia yang dimaksud adalah...
A. Keseluruhan hukumB. UUD 1945C. Peraturan Perundang-undanganD. Lembaga MPRE. Pancasila
Jawaban: B
13. Pemberhentian sebuah perkara yang terbukti melanggar aturan hukum dan sudah diproses peradilan dinamakan...
A. AmnestiB. RehabilitasiC. AbolisiD. GrasiE. Remisi
Jawaban: A
14. Esensi pilar kebangsaan dalam memahami kebragaman sesuai amanat UUD 1945 pasal 18B ayat 2 adalah...
A. Menghormati keberadaan suku budaya sebagai kesatuanB. Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah IndonesiaC. Keberadaan masyarakat adat harus diatur dan diperhatikan dalam sistem pemerintahanD. Kebijakan untuk melestarikan budaya menjadi kewajiban seluruh rayat IndonesiaE. Keberadaan adat istiadat di wilayah NKRI harus dilindungi oleh negara
Jawaban: B
15. Manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa didudukkan sesuai dengan harkat, martabat, dan kodratnya merupakan esensi nilai Pancasila...
A. ReligiusB. HumanitasC. SosialitasD. NasionalitasE. Sovereinitas
Jawaban: B
16. Pelestarian budaya yang dilakukan oleh generasi muda adalah cara terbaik dalam menjaga eksistensi pilar kebangsaan. Pendekatan ini dikenal sebagai...
A. Pendekatan kulturalB. Pendekatan edukasiC. Pendekatan personalD. Pendekatan strukturalE. Pendekatan hukum
Jawaban: A
17. Faktor lain sebagai upaya peningkatan pemahaman terhadap generasi muda adalah dengan melakukan pendekatan edukatif. Berikut ini cerminan dari pendekatan edukatif adalah...
A. Memberikan ruang terbuka untuk menyalurkan ide dan kreativitasB. Mewajibkan dalam kegiatan sekolah untuk ikut dalam kesenianC. Patuh terhadap hukum dan tata peraturanD. Menonton pertujukkan wayang kulitE. Membuat keputusan bersama dalam sebuah musyawarah anggota OSIS
Jawaban: A
18. Tindakan bullying saat ini menjadi momok yang menakutkan bagi generasi muda. Bahkan bullying bisa dilakukan dimana saja karena arus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat. Penyebab utama kasus cyber bullying pada era milennial saat ini ditinjau dari pendekatan pilar kebangsaan disebabkan oleh...
A. Kurangnya kesadaran terhadap hukumB. Lemahnya pendidikan dasarC. Minimnya pengawasan yang dilakukan oleh sekolahD. Kurangnya bimbingan konseling pada peserta didikE. Lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila
Jawaban: E
19. Pencetusan ide dan implementasi terhadap konsel 4 pilar kebangsaan diprakarsai oleh...
A. Megawati Soekarno PutriB. BJ. HabibieC. Taufik KiemasD. Amien RaisE. Samuel Simanjuntak
Jawaban: C
20. Implementasi pilar kebangsaan memiliki tujuan untuk mewujudkan...
A. Indonesia adil dan makmurB. Semangat nasionalisme secara universalC. Nilai-nilai dasar negaraD. Perwujudan persatuan dan kesatuanE. Sistem pemerintahan yang stabil
Jawaban: C
21. Keberadaan sistem pemerintahan parlementer pernah diberlakukan di Indonesia. Namun, keberlangsungan sistem tersebut memiliki kelemahan utama, yaitu...
A. Inkonsistensi parlemen dalam menjalankan pemerintahanB. Hasil parlemen tidak prorakyatC. Presiden tidak memiliki kekuasaan dalam menjalankan pemerintahanD. Penjaminan HAM terbengkalaiE. Kekuasaan pemerintahan tidak memiliki hubungan dengan rakyat
Jawaban: E
22. Penetapan naskah UUD 1945 dilakukan oleh PPKI yang dilaksanakan pada...
A. Tanggal 17 Agustus 1945B. Tanggal 18 Agustus 1945C. Tanggal 16 Agustus 1945D. Tanggal 30 Mei 1945E. Tanggal 29 Mei 1945
Jawaban: B
23. Negara Indonesia menganut sistem hukum yang dijunjung tinggi sebagai aturan dan penjaminan tinggi sebagai aturan dan penjaminan terhadap seluruh warga negara Indonesia. Maksud dari rule of law adalah...
A. Tidak membedakan antara hukum privat dan hukum publikB. Ketaatan hukum diatur dalam UUC. Sistem hukum Indonesia memiliki tata urutan peraturan perundang-undanganD. Setiap warga negara memiliki kecakapan hukumE. Negara tidak mengenal pengkhusussan peradilan terhadap sebagian warga negara
Jawaban: E
24. Representation by election terlihat dalam tata pengelolaan lembaga negara dalam...
A. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasanganB. Anggoa DPR berasal dari kader parpol koalisiC. Susunan kabinet terdiri ata menteri dalam koalisiD. Anggota MPR terdiri atas DPR dan DPDE. Jabatan struktural Komisi Yudisial diisi oleh anggota DPR dan DPRD
Jawaban: D
25. Makna alinea keempat pembukaan UUD 1945 adalah...
A. Cita-cita negaraB. Semangat kemerdekaan kolektifC. Memotivasi kemerdekaanD. Bentuk dan susunan negaraE. Semangat religius kebangsaan
Jawaban: D
26. Pengaturan dan penjaminan terhadap HAM di Indonesia sejatinya sudah diatur sejak...
A, menjadi anggota PBBB. Pengukuhan sumber hukumC. Perancangan UUD 1945D. Rancangan UU HAME. Ratifikasi konvensi HAM
Jawaban: C
27. Berikut ini yang bukan termasuk pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah...
A. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuanB. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahanC. Kekuasaan tertinggi ada di tangan MPRD. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemiluE. Pembuatan kebijakan dilakukan oleh DPR, DPD dan MPR
Jawaban: C
28. Hubungan natara Pancasila dan NKRI adalah...
A. Pancasila merupakan pelopor tebentuknya NKRIB. Pancasila dan NKRI memiliki kedudukan yang samaC. NKRI merupakan sumber kekuatan nasionalD. Pancasila sebagai pandangan hidup dalam menjaga NKRIE. NKRI merupakan kekuatan nasional
Jawaban: D
29. Kewenangan konstitusi yang diberikan presiden dalam pemberian grasi, amnetsi, rehabilitai, dan abolisi dikenal dengan...
A. Hak prerogatifB. Hak eksekutifC. Hak inisiatifD. Hak kepala pemerintahE. Hak kepala negara
Jawaban: A
30. Berikut ini yang tidak termasuk dalam kelebihan sistem presidensial adalah....
A. Badan legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan eksekutifB. Badan eksekutif lebih stabil karena tidak ada intervensi dari parlemenC. Susunan kabinet terdiri atas koalisi mayoritasD. Adanya kejelasan masa jabatan badan eksekutifE. Kemudahan penyusunan program pemerintah oleh badan eksekutif sesuai masa jabatan
Jawaban: B
(*)