Pelan Tapi Pasti, Ternyata Diam-diam prabowo Sudah Siapkan Strategi Jitu Hadapi Kapal-kapal China di Natuna, Pakai Cara Ini Sebelum Terjunkan Tentara

GridHot.ID - Sejumlah kapal ikan China diketahui memasuki Perairan Natuna, Kepulauan Riau, pada 19 Desember 2019.

Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar exclusive economic zone (ZEE) Indonesia dan melakukan kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF).

Nah, dalammenangani hal tersebut, sejumlah pihak menilai Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terlalu bersikap lembek.

Baca Juga: Siap Melepas Masa Duda April 2020, Inilah Deretan Wanita Cantik yang Pernah Dikabarkan Dekat dengan Komedian Sule, Dari Adik Kelas Hingga Penyanyi Malaysia

Meski dinilai demikian, Prabowo sepertinya tak ambil pusing.

Hal itu terbukti dari jawaban santai yang dilontarkan Prabowo saat ditemui awak media di Istana Negara, pada 9 Januari 2020.

"Pak ada desakan terhadap Pak Jokowi agar memecat Bapak karena terlalu lembek merespon kapal China di Natuna," tanya salah seorang awak media.

Baca Juga: Selingkuh Sampai Nikah Siri dengan Istri Rekannya Sendiri, Anggota TNI Berpangkat Perwira Ini Urung Diberhentikan dari Jabatannya, Benarkah Kebal Hukum?

"Oh ya? Bener? Silahkan saja dibicarakan, kita negara demokrasi, orang boleh bicara apa saja, nggak apa-apa," jawab Prabowo sebagaimana dikutip dari tayangan Kompas TV.

Di sisi lain, Juru BicaraMenhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntakmenyebut, Prabowo sangat berhati-hati soal urusan perseteruan dengan China di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Prabowo, sebut Dahnil, tidak ingin terkesan keras dan dipersepsikan menggunakan jalur militeristik dalam upaya penyelesaiannya agar hubungan diplomatik jangka panjang dengan China tidak terganggu.

Baca Juga: Dituduh Jadi 'Otak' Pembantaian 17 Karyawan PT Istaka Karya, MG Nyatanya Masih Bocah Berusia 14 Tahun, Kasus Hukumnya yang Bermasalah Bikin Pansus Papua Terjun Langsung Temui Tersangka di Rutan Salemba

"Kalau pendekatannya militer, itu justru bisa merusak diplomasi kita, justru yang bisa dipersalahkan adalah kita," ujar Dahnil di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Dahnil menegaskan, persoalan di ZEE Indonesia adalah pelanggaran hak berdaulat. Oleh sebab itu, langkah yang ditempuh berbeda dibandingkan ketika yang dilanggar adalah kedaulatan.

"Nah ini kan cara-caranya kalau hak berdaulat, cara-cara diplomasi dan macam-macam," terang Dahnil.

Baca Juga: Usai Minta Maaf pada Umat Islam, Ningsih Tinampi Bongkar Masa Lalunya yang Pernah Diserang Beribu-ribu Dukun Santet: Saya Jungkir Balik di Depan Pasien

Meski demikian, Dahnil memastikan, Prabowo tetap tegas soal persoalan tersebut.

Prabowo menyayangkan China yang mengklaim ZEE Indonesia, tepatnya di perairan Natuna. Apalagi konflik itu terjadi setelah Prabowo berkunjung ke Negeri Tirai Bambu itu pada 15 Desember 2019.

Dahnil juga memastikan, Prabowo tetap intens berkomunikasi dengan pemerintah China, khususnya pada saat kapal nelayan dan Coast Guard China melanggar area ZEE Indonesia.

Baca Juga: Tampil Anggun dengan Gaun Putih dan Rambut Palsu, Ayu Ting Ting Malah Dibilang Warganet Mirip Lucinta Luna: Kirain Cuma Gue yang Ngira

Dalam komunikasi itu, Prabowo disebut meminta penyelesaian dengan cara-cara yang baik bagi kedua negara.

"Jadi, klaim China ini tidak elok bagi hubungan diplomasi kita. Nah itu yang disampaikan Pak Prabowo dan Pak Prabowo menyayangkan ya sebenarnya setelah kunjungan beliau ada peristiwa ini," kata dia.

Dalam aspek koordinasi internal, Prabowo diketahui telah berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Baca Juga: Bolak-balik Cabuli Anak Kandung hingga Melahirkan, Seorang Ayah di Tasimalaya: Seingat Saya, Saya Selalu Mengeluarkannya di Luar

Secara khusus, Prabowo berkomunikasi intens dengan KKP. Ia mendorong KKP membuka akses nelayan Indonesia untuk bisa melaut di Natuna.

"Karena apa, karena aktivitas ekonomi yang tinggi di daerah itu akan membuat deklarasi bahwasanya de facto itu milik kita, hak berdaulat milik kita," tegas Dahnil.

(*)