Heboh Gedung DPR RI dan Isinya Dijual di Lapak Online, Harganya Mulai dari Rp 2.500 Hingga Rp 123 Juta, Sekjen: Joke Tidak pada Tempatnya!

Gridhot.ID -Pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR RI menjadi kontroversi terutama pada kalangan buruh.

Seakan meluapkan kekesalan, mereka sampai nekat menjual gedung DPR berserta anggota di situs jual beli online.

Gedung DPR dijual di sejumlah online shop seperti Shopee, Bukalapak dan Tokopedia dengan harga mulai Rp 2.500 sampai Rp 123 juta.

Baca Juga: Sadar Indonesia Sedang Masa Perbaikan, Istana Khawatir Aksi Mogok Kerja Bakal Perburuk Ekonomi Negara: Yang Tidak Puas Ada Mekanisme Konstitusional

Menyikapi itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar berharap kepolisian melakukan penindakan tegas kepada pihak yang menjual gedung DPR di online shop.

Indra menilai, penjualan gedung DPR di online shop hanya sebatas jokes atau lelucon dari proses pendewasaan masyarakat dalam menyikapi sesuatu keputusan.

Namun, hal tersebut tidak lazim karena gedung DPR merupakan Barang Milik Negara (BMN).

"Menurut saya Kepolisian juga harus mengambil tindak tegas. Ini kan BMN. Jadi jokes-jokes semacam itu saya kira tidak pada tempatnya," kata Indra di gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Indra mengaku, tidak akan melaporkan pihak yang menjual gedung DPR dan menyerahkan persoalan tersebut kepada Kementerian Keuangan, sebagai bendahara umum negara.

"Jadi kalau ada yang melakukan informasi yang semacam itu, ya Kemenkeu dan Kepolisian yang menindaklanjuti," paparnya.

Baca Juga: Resmi Disahkan DPR, UU Cipta Kerja Ternyata Hapus Hak Libur Pekerja 2 Hari dalam Seminggu, Begini Kata Menko Perekonomian

Screenshot/Shopee

Gedung DPR dijual di marketplace, salah satunya di Shopee.

Di sisi lain, Indra memahami jika ada pihak yang kecewa dengan keputusan DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Tetapi, Indra menyebut ada juga pihak yang pro dengan undang-undang tersebut.

"Yang kecewa barangkali ada, yang mendukung juga ada," ucap Indra.

Gara-gara Demo, Cleaning Service Kerja Lembur

Sampah plastik hingga abu bekas pembakaran ban berserakan di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro Kota Bandung.

Ini setelah massa dibubarkan paksa polisi karena anarkis saat unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja, Rabu (7/10/2020).

Sejumlah petugas kebersihan atau cleaning service dari DPRD Jabar, jumlahnya sekira 10 orang, menyapu jalanan di depan DPRD Jabar itu.

Baca Juga: Bongkar Fakta Mengejutkan, Eks Petinggi Komnas HAM: Omnibus Law Cipta Kerja Itu Undang-undang Perbudakan di Amerika, Jokowi Hidupkan yang Telah Mati di Abad ke-20

DOK. DPR RI

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar di Gedung DPR RI, Selasa (21/4/2020).

Pantauan Tribun, setelah massa dibubarkan dari arena aksi sekira pukul 17.30, sampah berserakan.

Petugas cleaning service berseragam dengan tulisan Cleaning Service DPRD Jabar itu, keluar dari Gedung membawa sapu, serokan hingga plastik.

Kemudian, mereka menuju jalan lalu menyapu sampah plastik, mengumpulkan hingga memasukannya ke dalam tempat sampah plastik.

"Bersihkan dulu sampahnya pak, banyak sampah plastik. Lalu tadi bersihkan abu bekas pembakaran ban," ujar Usep Mulyadi (38), salah satu cleaning service DPRD Jabar.

Dia sudah bekerja sebagai cleaning service DPRD Jabar sejak lima tahun terakhir. Setiap harinya, dia bekerja sejak pagi hingga pukul 17.00.

"Harusnya sih pulang jam 17.00 biasanya. Tapi sekarang terlambat karena harus bersihkan dulu sampah tadi bekas pendemo," ucap Usep, pria asal Majalaya.

Mereka membersihkan sampah-sampah itu tidak hanya di jalan, namun juga di halaman DPRD Jabar. Pasalnya, massa melempar berbagai benda ke arah halaman DPRD Jabar.

"Jadi yang dibersihkan sampahnya yang di dalam halaman DPRD Jabar sama yang didepan, di Jalan Dipenogoronya. Sampahnya kebanyakan plastik, sampai batu," ucap Dede, cleaning service lainnya.

Baca Juga: Resmi Disahkan DPR, UU Cipta Kerja Ternyata Hapus Hak Libur Pekerja 2 Hari dalam Seminggu, Begini Kata Menko Perekonomian

Sehari-hari, ‎Dede, Usep dan cleaning service lainnya yang berstatus karyawan DPRD Jabar ini, harus tiba di DPRD Jabar pukul 06.00. Kemudian pulang pukul 17.00.

"Tapi dua hari ini pulang telat. Kemarin Selasa (6/10/2020) ada demo, rusuh, kami bersihkan sampahnya. Hari ini juga sama, bersihkan sampahnya. Pulanmgnya telat lagi," ucap Dede, diaminkan juga oleh Usep.

Dede tampak melumuri wajahnya dengan pasta gigi untuk menghindari efek gas air mata yang sempat dilepaskan polisi untuk membubarkan massa yang anarkis.

"Iya supaya tidak perih karena gas air mata," ucap Dede seraya tertawa.

Artikel ini telah tayang di Tribunjabar.id dengan judul: "Viral Gedung DPR RI Dijual di Toko Online, Harganya Rp 2.500 sampai Rp 123 Juta."

(*)