"Sekaligus kalau Fadli Zon diangkat jadi menteri membuktikan kemampuannya dalam mengelola pemerintahan sebab selama di DPR beliau paling aktif mengkritik pemerintahan. Kita lihat akan menarik jika Fadli Zon jadi menteri," ujar Qodari.
Usai Pilpres 2019 lalu, secara mengejutkan Prabowo Subianto jadi menteri pertahanan di kabinet pemerintahan Jokowi.
Padahal sebelumnya Prabowo dan Jokowi merupakan rival di Pilpres 2019.
M Qodari juga menegaskan reshuffle kabinet termasuk pergantian menteri KKP sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Tergantung juga Pak Jokowi apakah mau melakukan perubahan di Kementerian KKP saja atau sekalian reshuffle kabinet," ujar Qodari.
Dengan demikian, menurut Qodari, sekaligus beberapa kursi menteri akan diganti.
"Namun itu butuh kondisi yang spesial," ujarnya.
Sebaiknya Bukan Orang Parpol
Sementara itu, Peneliti Center of Maritime Studies for Humanity, Abdul Halim meminta pemerintah berhati-hati memilih pengganti eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang terjerat kasus suap atas penentuan jasa kargo ekspor benih lobster.
Dia menuturkan, baiknya menteri yang dipilih tak berpihak pada kalangan partai politik (parpol) tertentu untuk mencegah konflik kepentingan.
"Yang berasal dari partai rentan untuk tanda kutip menyalahgunakan kewenangan, untuk kepentingan kelompok dan golongannya. Sehingga akan sangat baik profesional yang ditunjuk, yang memiliki ketegasan, kelugasan, dan memiliki kapasitas yang memadai," kata Halim kepada Kompas.com, Kamis (26/11/2020).
Source | : | Wartakotalive.com |
Penulis | : | None |
Editor | : | Siti Nur Qasanah |
Komentar